Jakarta — Mobil hybrid berpeluang memperoleh insentif dari pemerintah pada 2027 dengan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 60 persen. Selain insentif fiskal, pemerintah juga mendorong adanya stimulus nonfiskal berupa pengecualian aturan ganjil-genap bagi kendaraan hybrid dengan emisi sangat rendah atau efisiensi bahan bakar tinggi.
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan, pemberian insentif kendaraan hybrid tetap mempertimbangkan nilai investasi dan pemenuhan ketentuan TKDN. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong produsen otomotif meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam proses produksi kendaraan di Indonesia.
“Untuk tahun ini, komponen dalam negeri yang dipersyaratkan untuk bisa menerima insentif itu 40 persen dan tahun depan itu 60 persen,” ujar Sarmuji di Jakarta, Selasa (10/11).
Ia menjelaskan, ketentuan tersebut telah disampaikan kepada produsen kendaraan yang beroperasi di Indonesia. Persyaratan itu mencakup pabrikan mobil listrik berbasis baterai maupun produsen kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range-extended electric vehicle (REEV).
Sarmuji juga mendorong produsen mobil hybrid yang saat ini memiliki TKDN sekitar 50 hingga 55 persen agar meningkatkan kandungan komponen lokal hingga mencapai 60 persen pada tahun depan.
Menurutnya, sejumlah produsen telah menyatakan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan tersebut sehingga berpeluang tetap memperoleh insentif, terutama dari sisi pajak atau fiskal.
“Rata-rata mereka menyanggupi. Artinya, mereka juga akan tetap dapat insentif terutama dari sisi pajak atau fiskal,” ucap Sarmuji.
Mobil hybrid diusulkan mendapat pengecualian ganjil-genap
Selain insentif fiskal, Sarmuji mengungkapkan adanya dorongan pemberian stimulus nonfiskal bagi kendaraan rendah emisi. Salah satu kemudahan yang diusulkan adalah pengecualian dari aturan ganjil-genap di jalan raya.
Namun, fasilitas tersebut diarahkan secara khusus kepada kendaraan hybrid yang terbukti memiliki emisi sangat rendah atau tingkat efisiensi bahan bakar yang tinggi.
“Bagaimana caranya supaya mendapatkan kemudahan misalkan ganjil genap bisa (untuk mobil) yang hybrid, utama yang hybrid-nya bisa menghasilkan emisi yang sangat rendah atau sangat hemat BBM,” ujar Sarmuji.
Menurutnya, pelaku industri otomotif memang mengharapkan adanya insentif nonfiskal selain fasilitas yang telah diberikan pemerintah. Pembebasan aturan ganjil-genap dinilai dapat meningkatkan pemanfaatan kendaraan rendah emisi oleh masyarakat.
“Yang paling mereka harapkan, di samping insentif yang sudah diberikan, adalah insentif nonfiskal. Mereka berharap kendaraan rendah emisi bisa mendapatkan pembebasan dari aturan ganjil-genap, sehingga pemanfaatannya oleh masyarakat menjadi lebih maksimal,” tutur Sarmuji dalam keterangannya.
Saat ini, kendaraan yang memperoleh pengecualian dari aturan ganjil-genap di Jakarta adalah mobil listrik berbasis baterai. Sementara itu, mobil hybrid belum mendapatkan fasilitas serupa.
Sarmuji menilai pemberian kemudahan bagi kendaraan rendah emisi dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan kendaraan yang lebih efisien sekaligus mendorong produsen mengembangkan teknologi otomotif di dalam negeri.
Meski demikian, penerapan pengecualian ganjil-genap bagi mobil hybrid masih memerlukan pembahasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena kebijakan pembatasan kendaraan tersebut berada dalam kewenangan pemerintah daerah.
“Kalau Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil emisi rendah, tentu pelaku industri akan jauh lebih bersemangat,” tutupnya.
