Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyediaan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2027. Dana tersebut terdiri dari kebutuhan anggaran sekitar Rp33 triliun untuk tahun depan serta Rp9 triliun dari anggaran 2026 yang belum tersalurkan kepada kementerian dan lembaga (K/L).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kebutuhan anggaran tersebut telah disampaikan kepada Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11). Menurut Tito, Presiden menyatakan tidak ada masalah dengan penyediaan anggaran tersebut.
“Untuk tahun depan, kami sudah menyampaikan perlu anggaran lebih kurang Rp33 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga. Ditambah Rp9 triliun tahun ini yang belum direalisasikan dan ditransfer Kementerian Keuangan ke K/L karena waktunya sudah terlalu pendek. Sehingga akan diluncurkan ke tahun depan,” kata Tito dalam keterangan pers seusai rapat.
Tito menjelaskan anggaran tersebut tidak diberikan langsung kepadanya, melainkan dialokasikan kepada kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab menjalankan program pemulihan, terutama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari pembangunan jalan, sekolah, rumah ibadah, dan pasar hingga dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tito berharap kepastian anggaran segera diterbitkan agar kementerian dan lembaga dapat mengajukan kebutuhan kepada Kementerian Keuangan serta memulai proses lelang dini. Dengan demikian, pekerjaan di lapangan diharapkan dapat berjalan sejak Januari atau paling lambat Februari 2027.
“Begitu sudah mengajukan ke keuangan, yang penting Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan surat setuju, maka K/L bisa melakukan lelang dini. Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer Januari, paling lambat Februari, sudah harus berjalan lagi,” tegasnya.
Rencana Pemulihan Mencakup 11.520 Kegiatan
Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), rencana induk pemulihan bencana Sumatra mencakup 11.520 kegiatan selama periode 2026–2028.
Kegiatan tersebut meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sungai, sekolah, serta rumah. Program pemulihan juga mencakup sektor pertanian dan pertambakan yang terdampak bencana.
Pelaksana utama program terdiri dari 23 kementerian dan lembaga dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,16 triliun selama tiga tahun. Rinciannya, Rp38,93 triliun pada 2026, Rp32,84 triliun pada 2027, dan Rp28,28 triliun pada 2028.
Selain itu, terdapat 10 kementerian dan lembaga pendukung dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp575,4 miliar untuk periode yang sama. Dengan demikian, total kebutuhan pembiayaan dalam rencana induk tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp100,67 triliun.
Penyaluran Anggaran Pemulihan pada 2026
Untuk pelaksanaan program pada 2026, Tito menyebut kebutuhan anggaran kementerian dan lembaga pusat yang diajukan mencapai sekitar Rp39,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp29,9 triliun telah disalurkan kepada 33 kementerian dan lembaga untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak.
Pemerintah pusat juga telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah. Dana tersebut terdiri dari Rp268 miliar melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp10,65 triliun, serta tambahan TKD sekitar Rp1,4 triliun untuk kebutuhan belanja pegawai dan penanganan bencana.
Namun, Tito menyoroti realisasi penggunaan tambahan TKD yang masih berbeda-beda di setiap daerah. Di Sumatra Barat, realisasi tertinggi tercatat sebesar 54 persen, sementara terdapat daerah yang baru mencapai 5 persen.
Di Sumatra Utara, realisasi tertinggi mencapai 60 persen di Kabupaten Asahan. Sementara itu, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih mencatatkan realisasi nol persen.
Adapun di Aceh, Kabupaten Pidie telah menggunakan 93 persen tambahan TKD, sedangkan Kabupaten Bireuen masih tercatat nol persen.
Tito meminta pemerintah daerah memastikan dana tambahan tersebut digunakan untuk kebutuhan penanganan bencana. Ia mengingatkan agar anggaran tidak dialihkan untuk keperluan lain atau dibiarkan menjadi sisa anggaran.
Ada 41 Bencana Susulan di Wilayah Terdampak
Di sisi lain, Tito mencatat sedikitnya 41 kejadian bencana susulan, terutama banjir dan tanah longsor, terjadi di wilayah terdampak sejak April hingga Oktober 2026.
Bencana tersebut tersebar di 13 kabupaten dan kota di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat. Sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki bahkan kembali mengalami kerusakan akibat banjir susulan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat pemulihan sekaligus memastikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan penanganan bencana.
“Gunakan untuk kepentingan bencana. Jangan hanya menunggu dari pemerintah pusat saja,” tegas Tito.
