Jakarta — Kendaraan bermesin diesel disebut sebagai penyumbang polutan PM2.5 terbesar di DKI Jakarta dengan kontribusi 32,4 persen, menurut studi terbaru Institut Teknologi Bandung (ITB).
Posisi kedua ditempati kendaraan berbahan bakar bensin dengan kontribusi 26,9 persen. Sementara itu, polutan jenis secondary sulfate berada di posisi ketiga dengan kontribusi 20,3 persen.
Jika digabungkan, ketiga sumber tersebut mendominasi pembentukan polusi udara di ibu kota dengan kontribusi mencapai 79,6 persen.
Studi bertajuk Source Apportionment PM2.5 di Jakarta tersebut dikerjakan tim peneliti Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (KK PUL-FTSL) ITB dengan dukungan Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB).
Ketua tim peneliti Prof. Ir. Puji Lestari, Ph.D. mengatakan sektor transportasi berada di posisi teratas sebagai penyumbang emisi Jakarta.
“Jakarta jelas paling tinggi adalah sektor transportasi, kemudian baru diikuti industri, pembakaran sampah, baru konstruksi,” ujar Puji saat memaparkan hasil studinya kepada awak media di Jakarta Selatan, Kamis (20/8).
Secondary Sulfate Juga Berkontribusi terhadap PM2.5
Berbeda dengan dua sumber teratas, secondary sulfate tidak berasal dari satu sektor tertentu.
Partikel tersebut terbentuk di atmosfer dari gas pencemar, terutama sulfur dioksida (SO2), yang berasal antara lain dari industri, pembangkit listrik, pelabuhan, dan transportasi.
Particulate matter atau partikulat merupakan campuran partikel padat dan droplet cair yang tersuspensi di udara. Polutan tersebut masih menjadi salah satu persoalan utama kualitas udara Jakarta.
PM2.5 menjadi jenis partikulat yang paling berbahaya karena ukurannya kurang dari 2,5 mikrometer sehingga mampu menembus saluran pernapasan dalam.
Paparan PM2.5 yang tinggi di udara ambien dapat memicu risiko asma, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), kanker paru-paru, hingga kematian.
Rekomendasi ITB untuk Kendaraan
Tim peneliti ITB menyodorkan sejumlah usulan untuk menekan polusi udara Jakarta.
Pemerintah disarankan segera menerapkan standar bahan bakar yang lebih ketat serta mempercepat adopsi kendaraan rendah emisi berstandar Euro IV maupun kendaraan listrik.
Sebagai solusi transisi, pemerintah juga disarankan mewajibkan pemasangan perangkat penyaring atau Diesel Particulate Filter (DPF) pada operasional truk dan bus.
Usulan lain mencakup peningkatan kepatuhan terhadap syarat uji emisi, peremajaan armada kendaraan, serta perluasan akses integrasi transportasi publik secara menyeluruh.
Studi tersebut juga menemukan tingginya konsentrasi PM2.5 di Jakarta dipengaruhi sumber regional akibat adanya indikasi transportasi pencemar lintas batas.
Pola penyebaran partikulat menunjukkan adanya pergerakan polutan dari kawasan industri di daerah penyangga yang masuk dan menyelimuti ibu kota.
Pemprov DKI Soroti Polusi dari Wilayah Penyangga
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai berbagai langkah Pemprov DKI Jakarta tidak akan sepenuhnya menuntaskan masalah kualitas udara selama industri dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara di wilayah penyangga masih beroperasi.
Ia menyinggung keberadaan PLTU Suralaya di Banten.
Menurut Pramono, penggunaan mobil listrik, pembenahan transportasi, hingga peralihan warga dari kendaraan pribadi ke angkutan umum belum akan sepenuhnya menyelesaikan persoalan apabila daerah di sekitar Jakarta masih mengizinkan industri menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara.
Ia berharap pemerintah pusat ikut turun untuk berkoordinasi menangani persoalan kualitas udara tersebut.
Puji menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang tidak dapat bekerja sendirian dalam menanggulangi pencemaran regional.
“Jakarta enggak bisa berdiri sendiri melakukan upaya penanggulangan polusi udara ini,” kata dia.
