Jakarta — Polda Metro Jaya menyatakan telah menjadwalkan pemanggilan ulang kepada sutradara dokumenter Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono, buntut laporan yang dilayangkan salah satu narasumber dalam film tersebut Yasinta Moiwend atau biasa dikenal Mama Sinta. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengaku pihaknya sempat memanggil Dandhy pada 19 Oktober. Namun, karena yang bersanding absen, pemanggilan dilakukan ulang pada Selasa (27/10) pekan depan. “Pemanggilan beberapa hari yang lalu itu untuk dilakukan penundaan. Sehingga akan dilakukan pemanggilan di tanggal 27 oktober,” kata Budi di kompleks Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (23/10). Dia mengingatkan pemanggilan dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait laporan Mama Sinta. Menurut Budi, perkara tersebut masih berstatus penyelidikan. Menurut dia, perkara tersebut bisa naik ke tahap penyidikan jika ditemukan cukup bukti. Namun, perkara bisa dihentikan jika tak ditemukan cukup alat bukti unsur pidana. “Apabila proses lidik ini tidak terpenuhi cukup bukti atau alat bukti lainnya, tidak dikenakan dalam unsur-unsur pidana ini bisa dihentikan dalam proses penyelidikan,” katanya. Selain Dandhy, pemanggilan juga akan dilakukan terhadap Ketua LBH Papua Merauke berinisial JTW yang ikut dilaporkan dalam perkara tersebut. Menurut Budi, pemanggilan bisa dilakukan sebelum atau setelah klarifikasi terhadap Dandhy. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2026. Ketua LBH Merauke dilaporkan terkait Pasal 65 juncto 67 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sebelumnya, terkait ketidakhadiran pada panggilan oleh kepolisian, Dandhy melalui kuasa hukumnya, menegaskan belum dapat menghadiri undangan klarifikasi itu. “Kami sampaikan bahwa Sdr. Dandhy Dwi Laksono belum dapat menghadiri undangan klarifikasi tersebut,” tulis Kuasa Hukum Dandhy dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) dalam surat tanggapan yang diunggah pada akun Instagram @dandhy_laksono, Jumat (23/10). Diketahui dari unggahan tanggapan tersebut bahwa Dandhy Laksono sempat menerima surat undangan klarifikasi dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Undangan ini termuat dalam Undangan Klarifikasi Nomor B/29953/X/RES.1.24/2026/Ditreskrimum tanggal 9 Oktober 2026. “Meminta dirinya hadir pada tanggal 19 Oktober pada pukul 10.00 WIB di Ruang Unit V Subdirektorat Keamanan Negara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya,” ungkap TAUD. Meski demikian, pihak kuasa hukum dari TAUD menguraikan sejumlah alasan yang menyebabkan Dandhy Laksono belum dapat menghadiri undangan klarifikasi. Salah satunya adalah terkait tidak adanya pengaturan soal undangan klarifikasi dalam aturan-aturan hukum terkait hukum acara pidana. “Undangan Klarifikasi tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan, maupun aturan-aturan hukum lainnya terkait hukum acara pidana,” jelas TAUD dalam surat tanggapannya. Selain itu, TAUD menyatakan bahwa penyelidik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan undangan klarifikasi. Hal ini didasari dari Pasal 5 ayat (1) dan (2) KUHAP. Proses perkara yang menyeret Dandhy Laksono juga kini disebut masih dalam proses penyelidikan, bukan penyidikan. Dandhy juga belum memiliki status apapun, baik sebagai saksi maupun tersangka sehingga pemanggilan belum memenuhi syarat formil. “Oleh karena tidak ada kejelasan status dalam surat panggilan tersebut di atas, maka tidak ada kewajiban bagi Sdr. Dandhy Dwi Laksono, dkk. untuk hadir dalam panggilan tersebut, dikarenakan surat panggilan tidak memenuhi syarat formil,” tulis TAUD dalam tanggapan kepada Diteskrimum Polda Metro Jaya. Lebih lanjut, Tim TAUD Fadhil Alfathan menegaskan bahwa pihak Dandhy Laksono belum dapat menghadiri undangan sampai adanya kejelasan secara hukum soal perkara. “Kami mendorong Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik yang menangani perkara untuk meninjau lebih jauh gitu ya laporan ini,” ujar Fadhil kepada , Jumat (23/10). Fadhil meyakini bahwa yang dilakukan Dandhy dan pihak terkait tidak memiliki unsur pidana, melainkan bagian dari kebebasan berekspresi dan pemenuhan hak informasi publik. “Lebih tepat ketika apabila ada permasalahan atau ada dalam tanda kutip apabila ada sengketa, gitu ya, sengketa yang lebih tepat adalah sengketa di luar proses pidana, seperti misalnya apakah ini bisa diuji di Dewan Pers atau tidak,” ungkapnya.

JAKARTA – Polda Metro Jaya menjadwalkan ulang pemanggilan sutradara dokumenter Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono, untuk dimintai klarifikasi terkait laporan yang dilayangkan salah satu narasumber film tersebut, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan pihaknya sebelumnya telah mengundang Dandhy untuk memberikan klarifikasi pada 19 Oktober 2026. Namun, karena Dandhy tidak hadir, agenda tersebut dijadwalkan kembali pada Selasa (27/10/2026).

“Pemanggilan beberapa hari yang lalu itu untuk dilakukan penundaan. Sehingga akan dilakukan pemanggilan di tanggal 27 Oktober,” kata Budi di kompleks Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2026).

Budi menegaskan, pemanggilan tersebut bertujuan meminta klarifikasi terkait laporan Mama Sinta. Ia menyebut perkara itu masih berada pada tahap penyelidikan.

Menurut dia, proses hukum dapat berlanjut ke tahap penyidikan apabila ditemukan bukti yang cukup. Sebaliknya, penyelidikan dapat dihentikan jika tidak ditemukan bukti yang mendukung adanya unsur pidana.

“Apabila proses lidik ini tidak terpenuhi cukup bukti atau alat bukti lainnya, tidak dikenakan dalam unsur-unsur pidana ini bisa dihentikan dalam proses penyelidikan,” ujarnya.

Ketua LBH Papua Merauke Juga Akan Dimintai Klarifikasi

Selain Dandhy, Polda Metro Jaya juga berencana meminta klarifikasi kepada Ketua LBH Papua Merauke berinisial JTW, yang turut dilaporkan dalam perkara tersebut.

Budi mengatakan pemanggilan JTW dapat dilakukan sebelum ataupun setelah klarifikasi terhadap Dandhy. Jadwalnya akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan perkara.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2026. Dalam bahan laporan, JTW disebut dilaporkan terkait Pasal 65 juncto Pasal 67 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Hingga saat ini, berdasarkan keterangan kepolisian dalam bahan berita, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. Belum ada keterangan bahwa Dandhy telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kuasa Hukum Dandhy Pertanyakan Dasar Undangan Klarifikasi

Sebelumnya, melalui Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), Dandhy menyampaikan belum dapat menghadiri undangan klarifikasi yang dijadwalkan pada 19 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui surat tanggapan yang diunggah di akun Instagram @dandhy_laksono pada Jumat (23/10/2026).

“Kami sampaikan bahwa Sdr. Dandhy Dwi Laksono belum dapat menghadiri undangan klarifikasi tersebut,” tulis kuasa hukum Dandhy dalam surat tersebut.

Menurut TAUD, Dandhy menerima undangan klarifikasi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Undangan itu tercantum dalam surat Nomor B/29953/X/RES.1.24/2026/Ditreskrimum tertanggal 9 Oktober 2026.

Surat tersebut meminta Dandhy hadir pada 19 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB di Ruang Unit V Subdirektorat Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

TAUD menyampaikan sejumlah alasan atas ketidakhadiran Dandhy. Salah satunya, tim kuasa hukum mempertanyakan dasar hukum undangan klarifikasi dalam proses penyelidikan.

“Undangan Klarifikasi tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan, maupun aturan-aturan hukum lainnya terkait hukum acara pidana,” tulis TAUD.

Tim kuasa hukum juga berpendapat bahwa penyelidik tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan undangan klarifikasi sebagaimana yang diterima Dandhy. Mereka merujuk Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP sebagai dasar argumentasi tersebut.

Selain itu, TAUD menyoroti bahwa perkara masih berada pada tahap penyelidikan dan Dandhy belum memiliki status sebagai saksi ataupun tersangka. Atas dasar itu, mereka mempertanyakan pemenuhan persyaratan formal undangan yang diterbitkan kepolisian.

“Oleh karena tidak ada kejelasan status dalam surat panggilan tersebut di atas, maka tidak ada kewajiban bagi Sdr. Dandhy Dwi Laksono, dkk. untuk hadir dalam panggilan tersebut, dikarenakan surat panggilan tidak memenuhi syarat formil,” tulis TAUD dalam tanggapannya.

TAUD Dorong Peninjauan Laporan di Luar Proses Pidana

Anggota Tim TAUD, Fadhil Alfathan, mengatakan pihak Dandhy belum dapat memenuhi undangan klarifikasi sampai terdapat kejelasan hukum mengenai perkara tersebut.

“Kami mendorong Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik yang menangani perkara untuk meninjau lebih jauh gitu ya laporan ini,” ujar Fadhil, Jumat (23/10/2026).

Fadhil berpandangan bahwa tindakan Dandhy dan pihak terkait tidak mengandung unsur pidana, melainkan berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

Ia juga menyampaikan bahwa apabila terdapat sengketa, penyelesaiannya perlu mempertimbangkan mekanisme di luar proses pidana, termasuk kemungkinan pengujian melalui Dewan Pers jika sesuai dengan kewenangannya.

“Lebih tepat ketika apabila ada permasalahan atau ada dalam tanda kutip apabila ada sengketa, gitu ya, sengketa yang lebih tepat adalah sengketa di luar proses pidana, seperti misalnya apakah ini bisa diuji di Dewan Pers atau tidak,” ungkapnya.

Dengan adanya perbedaan pandangan antara kepolisian dan tim kuasa hukum, perkembangan perkara selanjutnya akan bergantung pada proses klarifikasi, penilaian bukti, serta langkah hukum yang diambil pihak terkait.