Oleh: Rut Hasibuan
Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Namun, berbagai persoalan masih dirasakan masyarakat, mulai dari sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak hingga kesenjangan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah berbagai krisis terjadi karena kebijakan yang kurang tepat atau karena pemerintah mulai kehilangan kepekaan terhadap kebutuhan rakyat?
Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah prioritas anggaran negara, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam APBN 2026, anggaran yang dikaitkan dengan program ini mencapai Rp335 triliun. Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa pagu anggaran lembaganya sebesar Rp268 triliun, sementara selisih Rp67 triliun berkaitan dengan dana cadangan pemerintah. Perbedaan angka ini penting dipahami agar masyarakat memperoleh gambaran yang tepat mengenai penggunaan anggaran negara.
Program MBG memiliki tujuan baik, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap perlu diawasi agar anggaran digunakan secara transparan dan tepat sasaran. Program pemerintah tidak cukup dinilai dari tujuan yang dijanjikan, tetapi juga dari hasil dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan persoalan pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur melalui angka. Masyarakat juga perlu merasakan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kondisi global turut memengaruhi perekonomian, pemerintah tetap bertanggung jawab mengambil kebijakan yang mampu melindungi kepentingan publik.
Menurut saya, persoalan terbesar bukan hanya ketika pemerintah membuat kebijakan yang kurang tepat, tetapi juga ketika kesalahan tidak mau diakui dan diperbaiki.
“Kekuasaan seharusnya membuat pemimpin semakin sadar akan tanggung jawabnya, bukan merasa selalu benar. Ketika kebijakan tidak berjalan sesuai harapan, rakyat membutuhkan keberanian untuk mengevaluasi dan memperbaikinya,” ujar Rut Hasibuan.
Dalam demokrasi, kritik merupakan bagian penting dari pengawasan terhadap kekuasaan. DPR, media, mahasiswa, dan masyarakat memiliki peran untuk memastikan pemerintah menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab. Kritik seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai ancaman.
Pada akhirnya, tanggung jawab atas berbagai krisis memang tidak selalu berada pada satu pihak. Namun, pemerintah sebagai pemegang kewenangan harus berani menjelaskan keputusan, memperbaiki kekurangan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Sebab, keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat.
