Jakarta — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengusulkan biaya baru sebesar US$103.265 atau sekitar Rp1,8 miliar untuk pengajuan visa H-1B bagi pekerja asing dengan keterampilan khusus.
Visa H-1B merupakan izin bagi pekerja asing yang direkrut perusahaan AS karena memiliki kemampuan di bidang khusus. Pemohon umumnya harus memiliki gelar sarjana atau kualifikasi yang setara.
Usulan biaya baru tersebut diumumkan pemerintah AS melalui aturan yang diterbitkan pada Senin (24/8) waktu setempat. Namun, kebijakan itu belum bersifat final karena masih membuka masa konsultasi publik selama 30 hari.
Jika diberlakukan, tarif baru tersebut akan menjadi kenaikan signifikan dibandingkan biaya pengajuan H-1B sebelumnya yang berada di kisaran US$3.000 atau sekitar Rp53,2 juta.
Pemerintah Trump menyatakan kenaikan biaya tersebut ditujukan untuk menutup biaya pengelolaan sistem imigrasi. Kebijakan itu juga diharapkan mendorong perusahaan AS untuk lebih banyak mempekerjakan serta meningkatkan upah pekerja Amerika.
Biaya Visa H-1B Pernah Naik hingga US$100 Ribu
Rencana kenaikan terbaru tersebut bukan kali pertama pemerintahan Trump berupaya meningkatkan biaya visa H-1B.
Pada September 2025, Trump menandatangani kebijakan yang menetapkan biaya pengajuan H-1B sebesar US$100 ribu atau sekitar Rp1,77 miliar.
Kebijakan tersebut kemudian digugat dan mendapat penolakan dari pengadilan federal.
Pada Juni lalu, Hakim Pengadilan Distrik AS Leo Sorokin membatalkan kebijakan tersebut. Sorokin menyatakan presiden tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan biaya tersebut karena perubahan kebijakan imigrasi federal merupakan kewenangan Kongres.
“Presiden tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan yang didelegasikan untuk mengenakan pajak terhadap petisi H-1B,” tulis Sorokin dalam putusannya.
Visa H-1B sendiri memungkinkan tenaga kerja asing dengan keahlian khusus bekerja di AS selama tiga tahun dan dapat diperpanjang hingga tiga tahun berikutnya.
Trump Kritik Penggunaan Visa H-1B
Pemerintahan Trump selama ini mengkritik program H-1B karena dinilai terlalu banyak digunakan perusahaan sehingga mengurangi kesempatan kerja bagi warga AS.
Wakil Presiden AS JD Vance turut mendukung usulan kenaikan biaya tersebut. Menurutnya, perusahaan AS seharusnya memprioritaskan pekerja Amerika.
“Jika perusahaan Amerika membutuhkan pekerja, mereka harus mempekerjakan dan melatih warga Amerika,” tulis Vance melalui X, Senin (24/8).
Namun, kebijakan tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan ekonom. Program H-1B dinilai membantu perusahaan AS memperoleh tenaga kerja dengan keahlian khusus.
Program tersebut disebut dapat membantu menjaga daya saing perusahaan dan mendorong pertumbuhan bisnis yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru.
Saat ini, undang-undang AS membatasi penerbitan visa H-1B menjadi 65 ribu visa per tahun. Selain itu, terdapat tambahan 20 ribu visa bagi pemegang gelar lanjutan dari perguruan tinggi di AS.
Dengan usulan tarif baru tersebut, biaya menjadi salah satu faktor penting yang berpotensi memengaruhi perusahaan AS dan pekerja asing yang menggunakan program visa H-1B. Namun, besaran biaya US$103.265 tersebut masih berupa usulan dan belum menjadi kebijakan final.
