Jakarta – Kontak tembak antara aparat TNI dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terjadi di Kampung Sori, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Minggu (22/3).
Dalam peristiwa tersebut, dua prajurit TNI AL gugur, sementara satu prajurit lainnya dilaporkan kritis. Korban kini mendapat penanganan medis di RSAL dr. R. Oetojo, Sorong, Papua Barat.
Dua prajurit yang gugur adalah Prada Marinir AS dari Yonmar 7 dan Prada Marinir ES dari Yonmar 10. Sementara itu, Kopda Marinir ES dari Yonmar 7 dalam kondisi kritis.
Komandan Korem 181/Praja Vira Tama (PVT) Brigjen TNI Slamet Riyadi menyampaikan duka cita atas gugurnya kedua prajurit TNI AL yang tergabung dalam Satgas Operasi Habema saat menjalankan tugas negara.
Selain itu, dua pucuk senjata milik prajurit dilaporkan dirampas oleh para pelaku.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyatakan belasungkawa atas gugurnya dua prajurit. “Kita turut berbelasungkawa atas gugurnya dua putra terbaik bangsa yang saat ini sedang menjalankan tugas negara. Semoga ke depan para personel lebih berhati-hati sehingga kejadian serupa tidak terulang,” kata Elisa di Kota Sorong, Minggu, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Jakarta — Polda Metro Jaya menyatakan telah menjadwalkan pemanggilan ulang kepada sutradara dokumenter Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono, buntut laporan yang dilayangkan salah satu narasumber dalam film tersebut Yasinta Moiwend atau biasa dikenal Mama Sinta. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengaku pihaknya sempat memanggil Dandhy pada 19 Oktober. Namun, karena yang bersanding absen, pemanggilan dilakukan ulang pada Selasa (27/10) pekan depan. “Pemanggilan beberapa hari yang lalu itu untuk dilakukan penundaan. Sehingga akan dilakukan pemanggilan di tanggal 27 oktober,” kata Budi di kompleks Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (23/10). Dia mengingatkan pemanggilan dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait laporan Mama Sinta. Menurut Budi, perkara tersebut masih berstatus penyelidikan. Menurut dia, perkara tersebut bisa naik ke tahap penyidikan jika ditemukan cukup bukti. Namun, perkara bisa dihentikan jika tak ditemukan cukup alat bukti unsur pidana. “Apabila proses lidik ini tidak terpenuhi cukup bukti atau alat bukti lainnya, tidak dikenakan dalam unsur-unsur pidana ini bisa dihentikan dalam proses penyelidikan,” katanya. Selain Dandhy, pemanggilan juga akan dilakukan terhadap Ketua LBH Papua Merauke berinisial JTW yang ikut dilaporkan dalam perkara tersebut. Menurut Budi, pemanggilan bisa dilakukan sebelum atau setelah klarifikasi terhadap Dandhy. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2026. Ketua LBH Merauke dilaporkan terkait Pasal 65 juncto 67 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sebelumnya, terkait ketidakhadiran pada panggilan oleh kepolisian, Dandhy melalui kuasa hukumnya, menegaskan belum dapat menghadiri undangan klarifikasi itu. “Kami sampaikan bahwa Sdr. Dandhy Dwi Laksono belum dapat menghadiri undangan klarifikasi tersebut,” tulis Kuasa Hukum Dandhy dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) dalam surat tanggapan yang diunggah pada akun Instagram @dandhy_laksono, Jumat (23/10). Diketahui dari unggahan tanggapan tersebut bahwa Dandhy Laksono sempat menerima surat undangan klarifikasi dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Undangan ini termuat dalam Undangan Klarifikasi Nomor B/29953/X/RES.1.24/2026/Ditreskrimum tanggal 9 Oktober 2026. “Meminta dirinya hadir pada tanggal 19 Oktober pada pukul 10.00 WIB di Ruang Unit V Subdirektorat Keamanan Negara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya,” ungkap TAUD. Meski demikian, pihak kuasa hukum dari TAUD menguraikan sejumlah alasan yang menyebabkan Dandhy Laksono belum dapat menghadiri undangan klarifikasi. Salah satunya adalah terkait tidak adanya pengaturan soal undangan klarifikasi dalam aturan-aturan hukum terkait hukum acara pidana. “Undangan Klarifikasi tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan, maupun aturan-aturan hukum lainnya terkait hukum acara pidana,” jelas TAUD dalam surat tanggapannya. Selain itu, TAUD menyatakan bahwa penyelidik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan undangan klarifikasi. Hal ini didasari dari Pasal 5 ayat (1) dan (2) KUHAP. Proses perkara yang menyeret Dandhy Laksono juga kini disebut masih dalam proses penyelidikan, bukan penyidikan. Dandhy juga belum memiliki status apapun, baik sebagai saksi maupun tersangka sehingga pemanggilan belum memenuhi syarat formil. “Oleh karena tidak ada kejelasan status dalam surat panggilan tersebut di atas, maka tidak ada kewajiban bagi Sdr. Dandhy Dwi Laksono, dkk. untuk hadir dalam panggilan tersebut, dikarenakan surat panggilan tidak memenuhi syarat formil,” tulis TAUD dalam tanggapan kepada Diteskrimum Polda Metro Jaya. Lebih lanjut, Tim TAUD Fadhil Alfathan menegaskan bahwa pihak Dandhy Laksono belum dapat menghadiri undangan sampai adanya kejelasan secara hukum soal perkara. “Kami mendorong Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik yang menangani perkara untuk meninjau lebih jauh gitu ya laporan ini,” ujar Fadhil kepada , Jumat (23/10). Fadhil meyakini bahwa yang dilakukan Dandhy dan pihak terkait tidak memiliki unsur pidana, melainkan bagian dari kebebasan berekspresi dan pemenuhan hak informasi publik. “Lebih tepat ketika apabila ada permasalahan atau ada dalam tanda kutip apabila ada sengketa, gitu ya, sengketa yang lebih tepat adalah sengketa di luar proses pidana, seperti misalnya apakah ini bisa diuji di Dewan Pers atau tidak,” ungkapnya.
Kehadiran gubernur bersama Bupati Maybrat juga merupakan bentuk dukungan moral kepada keluarga korban. “Kami hadir untuk memberikan doa dan dukungan kepada keluarga kedua prajurit yang gugur,” ujarnya.
Elisa menambahkan harapannya agar tidak ada lagi tindakan kekerasan yang mengorbankan nyawa.
Peningkatan Pengamanan dan Intelijen TNI
Terkait insiden ini, TNI memperkuat pengamanan dan intelijen. Danrem Slamet Riyadi menyebut pihaknya meningkatkan kewaspadaan, memetakan wilayah rawan, serta memperketat pengawasan di lapangan.
Koordinasi antarsatuan, termasuk dengan Satgas Operasi Habema yang melibatkan prajurit Batalion Marinir 10, juga terus diperkuat. “Dengan pembagian sektor operasi, setiap potensi gangguan dapat segera direspons,” ujar Danrem.
Selain itu, TNI mempertimbangkan penambahan maupun pergeseran pasukan untuk memperkuat pengamanan di wilayah rawan, termasuk penguatan intelijen.
Terkait pelaku penyerangan, Danrem menyebut pihaknya telah mengantongi indikasi awal. Namun, informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah data di lapangan dipastikan akurat. “Kami sudah memiliki dugaan terhadap pelaku, tetapi akan kami sampaikan setelah informasi benar-benar valid,” tambahnya.
