JAKARTA – Pemerintah Pakistan akan menerapkan aturan baru bagi industri otomotif dengan mewajibkan produsen meningkatkan ekspor hingga 12 persen dari nilai kendaraan yang diproduksi di dalam negeri pada 2031.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Automotive Industry Development Policy (AIDP) 2026–31 yang disetujui Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada 9 September 2026. Kebijakan itu mengaitkan insentif industri, kinerja ekspor, dan peningkatan kandungan lokal dengan akses terhadap fasilitas tertentu.
Target ekspor akan dinaikkan secara bertahap dari 10 persen menjadi 12 persen dari nilai produksi kendaraan. Produsen yang tidak memenuhi target dapat menghadapi sanksi kepabeanan dan konsekuensi terhadap izin manufaktur.
Pakistan juga menargetkan ekspor kendaraan dan komponen otomotif sekitar US$4,6 miliar dalam periode kebijakan tersebut. Pemerintah turut memberikan insentif untuk mendorong perakitan kendaraan energi baru di dalam negeri.
Jepang Soroti Aturan di WTO
Kebijakan baru Pakistan berpotensi kembali memunculkan sengketa perdagangan dengan Jepang di World Trade Organization (WTO).
Produsen Jepang seperti Toyota, Suzuki, dan Honda memiliki posisi besar di pasar mobil penumpang Pakistan. Menurut laporan yang mengutip Nikkei Asia, ketiganya menguasai sekitar 75 persen penjualan mobil penumpang tahunan di negara tersebut.
Jepang sebelumnya telah menyampaikan keberatan terhadap kebijakan otomotif Pakistan di WTO. Tokyo mempertanyakan ketentuan yang mengaitkan target ekspor dengan fasilitas tarif dan izin impor.
Dalam pertemuan WTO pada April 2026, Jepang meminta agar revisi kebijakan otomotif Pakistan tetap konsisten dengan ketentuan WTO. Pakistan sendiri membantah bahwa kebijakan tersebut diskriminatif dan menyatakan aturan ekspor yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional.
Potensi ketegangan perdagangan tersebut muncul ketika hubungan ekonomi kedua negara masih berjalan. Pada 22 September 2026, Pakistan dan Jepang bahkan kembali menyatakan komitmen untuk memperluas kerja sama, termasuk di bidang perdagangan, investasi, dan sektor otomotif.
Industri Nilai Kebijakan Berpotensi Untungkan Produsen China
Pelaku industri otomotif Pakistan menilai kebijakan baru tersebut dapat memberikan keuntungan lebih besar bagi produsen kendaraan energi baru asal China.
Sheryar Qadir, Wakil Ketua Senior Pakistan Association of Automotive Parts & Accessories Manufacturers (PAAPAM), mengatakan insentif yang diberikan kepada kendaraan energi baru asal China dinilai lebih besar, sementara produsen Jepang menghadapi tuntutan ekspor dan kepatuhan yang lebih ketat.
“Insentif investasi condong ke pendatang kendaraan energi baru asal China, yang menghadapi standar kepatuhan lebih ringan dan pemanis fiskal lebih besar. Pada saat yang sama, pemain lama asal Jepang menghadapi tekanan berlapis berupa kewajiban ekspor dan kepatuhan yang lebih ketat,” kata Qadir.
Namun, pemerintah Pakistan membantah kebijakan tersebut diskriminatif terhadap produsen dari negara tertentu.
“Kebijakan ini sama sekali tidak mendiskriminasi pabrikan otomotif dari negara mana pun. Kebijakan ini hanya mendorong ekspor di sektor otomotif, yang gagal tumbuh selama bertahun-tahun,” kata seorang pejabat pemerintah seperti diberitakan Nikkei Asia.
Perbedaan Kandungan Lokal Jadi Sorotan
Aamir Allahwala, CEO Tecno Auto Glass, mengatakan kendaraan Jepang yang dirakit di Pakistan memiliki kandungan komponen lokal hingga 65 persen dari nilai kendaraan.
Ia menyebut produsen Jepang membeli komponen lokal senilai sekitar US$720 juta. Sebagai perbandingan, menurut Allahwala, kendaraan Korea memiliki kandungan komponen lokal sekitar 20–25 persen, sedangkan kendaraan China disebut masih memiliki tingkat kandungan lokal yang sangat rendah.
Perbedaan tersebut menjadi salah satu sorotan industri terhadap penerapan kebijakan baru, terutama karena pemerintah juga menetapkan target peningkatan Minimum Domestic Value Addition (MDVA).
Dalam kerangka AIDP 2026–31, target MDVA pada tahun fiskal 2030–31 mencapai 40 persen untuk mobil penumpang, 45 persen kendaraan komersial ringan, 80 persen traktor, 90 persen sepeda motor dan kendaraan roda tiga, serta 15 persen kendaraan energi baru.
Toyota Hadapi Potensi Bea Tambahan
Indus Motor, perusahaan perakit Toyota di Pakistan, juga menghadapi persoalan terkait target ekspor.
Perusahaan tersebut disebut menghadapi potensi penagihan bea masuk tambahan sekitar US$265 juta karena dinilai tidak memenuhi target ekspor dalam beberapa tahun terakhir. Indus Motor menggugat kebijakan tersebut di pengadilan Pakistan dan penagihan bea itu kemudian dibekukan.
Di sisi lain, sejumlah pelaku industri menilai target ekspor dalam AIDP 2026–31 cukup berat untuk dicapai.
Pakar industri teknologi di Karachi, Noman Ahmed Said, menyebut biaya manufaktur Pakistan masih tinggi, pembiayaan mahal, dan volume pasar domestik relatif kecil. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi perusahaan yang ingin meningkatkan ekspor.
Allahwala menilai peningkatan ekspor seharusnya didorong melalui peningkatan daya saing industri.
“Pakistan jelas perlu mendorong ekspor, tetapi cara yang lebih baik adalah membuat manufaktur Pakistan cukup kompetitif sehingga perusahaan mau mengekspor dari sini, bukan memaksa ekspor lewat pembatasan impor,” kata Allahwala.
Dengan kebijakan baru tersebut, Pakistan berupaya meningkatkan ekspor otomotif sekaligus memperkuat produksi lokal. Namun, penerapannya masih menjadi perhatian industri dan berpotensi menjadi isu perdagangan antara Pakistan dan Jepang di WTO.
