Jakarta — Israel masih berusaha membuka hubungan diplomatik dengan Arab Saudi. Upaya tersebut bahkan melibatkan Amerika Serikat (AS), yang menjadi sekutu terdekat Israel.
Mengutip laporan The Wall Street Journal, Presiden AS Donald Trump telah merujuk perjanjian kerja sama nuklir sipil AS-Arab Saudi kepada Kongres untuk ditinjau.
Namun, kesepakatan tersebut dilaporkan tidak akan berlaku jika Arab Saudi tidak bergabung dengan Kesepakatan Abraham (Abraham Accords), rangkaian perjanjian normalisasi hubungan antara Israel dan sejumlah negara Arab.
“Posisi presiden tidak berubah, dan kesepakatan itu tidak akan berlanjut kecuali Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham,” kata seorang sumber dari pemerintahan AS.
Laporan tersebut muncul setelah Menteri Energi AS Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman menandatangani perjanjian kerja sama nuklir sipil pada bulan lalu yang kemudian tak berlanjut.
Persoalannya, Arab Saudi telah menegaskan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum negara Palestina merdeka terbentuk.
Arab Saudi mensyaratkan negara Palestina berdiri berdasarkan resolusi PBB tahun 1967 dengan perbatasan negara tersebut dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Posisi itu merujuk pada gagasan pembentukan negara Palestina yang telah lama diupayakan untuk berdiri berdampingan dengan Israel di wilayah yang diduduki Israel dalam perang tahun 1967, yakni Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza.
“Pembentukan negara Palestina adalah posisi yang teguh dan tak tergoyahkan,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya di X.
Mengapa Israel Mengejar Hubungan dengan Arab Saudi?
Bagi Israel, membuka hubungan diplomatik dengan Arab Saudi merupakan langkah strategis yang terus diupayakan.
Presiden Israel Isaac Herzog kembali menegaskan keinginan tersebut dalam sebuah wawancara langka dengan saluran Al Arabiya yang berbasis di Riyadh, ibu kota Arab Saudi.
“Impian saya adalah melihat perdamaian antara Israel dan Arab Saudi. Saya sangat menghormati Putra Mahkota Mohammed Bin Salman,” kata Herzog kepada Al-Arabiya, merujuk pada pemimpin de facto Arab Saudi.
Hubungan resmi dengan Arab Saudi dinilai dapat memberikan sejumlah keuntungan strategis bagi Israel.
Seperti dikutip dari Brookings, normalisasi hubungan kedua negara dapat memberikan legitimasi besar bagi Israel untuk mengurangi isolasi politiknya di kawasan Timur Tengah.
Langkah tersebut juga berpotensi mengubah paradigma mengenai integrasi Israel di Timur Tengah. Israel dapat memperoleh hubungan yang lebih luas dengan negara-negara kawasan tanpa harus menunggu penyelesaian persoalan kemerdekaan Palestina secara menyeluruh.
“Israel membayangkan bahwa normalisasi dengan Arab Saudi akan meningkatkan kerja samanya dengan ekonomi terbesar di kawasan itu dan berfungsi sebagai pintu gerbang menuju hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Arab dan Islam lainnya tanpa membuat konsesi berarti apa pun terkait masalah Palestina,” demikian analisis Robert Mogielnicki, penasihat Timur Tengah yang berbasis di Paris dan peneliti Pusat Kebudayaan Sultan Qaboos untuk tahun 2025-2026.
Karena itu, normalisasi dengan Arab Saudi bukan hanya berkaitan dengan hubungan bilateral kedua negara. Jika terwujud, kesepakatan tersebut berpotensi memperkuat posisi Israel di kawasan sekaligus membuka peluang hubungan yang lebih luas dengan negara-negara Arab dan Muslim lainnya.
Namun, normalisasi Saudi-Israel tidak secara otomatis berarti negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, atau Brunei akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kebijakan masing-masing negara tetap ditentukan oleh posisi politik dan kepentingan nasionalnya, termasuk sikap terhadap isu kemerdekaan Palestina.
