Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Marwan, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh tahun terakhir memang berada di kisaran rata-rata 5 persen per tahun. Secara kumulatif, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat sekitar 35 persen. Bahkan pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,11 persen dan menjadi salah satu capaian terbaik dalam tiga tahun terakhir.
Meski demikian, Marwan mempertanyakan sejauh mana pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar dirasakan masyarakat kecil.
“Angka pertumbuhan ekonomi kita memang baik dan layak diapresiasi. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah, apakah pertumbuhan itu sudah benar-benar dirasakan rakyat kecil? Faktanya, masih banyak petani, nelayan, pekerja informal, dan masyarakat bawah yang hidupnya belum mengalami perubahan signifikan,” ujar Marwan.
Ia menjelaskan, angka kemiskinan memang menurun menjadi 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang pada Maret 2025. Capaian tersebut disebut menjadi tingkat kemiskinan terendah dalam sejarah Indonesia.
Namun, menurut Marwan, laju penurunan angka kemiskinan masih berjalan lambat. Di sisi lain, tingkat ketimpangan yang tercermin dari Rasio Gini masih berada di angka 0,375, yang menunjukkan distribusi kesejahteraan belum merata.
Marwan menilai pertumbuhan ekonomi selama ini masih terkonsentrasi di kota-kota besar dan investasi berskala besar. Sementara masyarakat kecil masih menghadapi berbagai persoalan dasar dalam kehidupan sehari-hari.
“Rakyat kecil masih menghadapi persoalan mendasar seperti harga pangan, akses rumah layak, kesehatan, dan pekerjaan yang layak,” katanya.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan model pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berbasis transformasi struktural. Model tersebut dinilai tidak hanya berfokus pada pencapaian angka statistik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja produktif, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Marwan mengatakan transformasi pertama yang perlu dilakukan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja formal atau job-intensive growth.
“Keberhasilan investasi jangan hanya diukur dari nilai investasinya, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mendorong perluasan hilirisasi ekonomi hingga menyentuh sektor rakyat, termasuk percepatan pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, penguasaan teknologi, dan literasi digital.
“Negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah selalu memiliki satu kesamaan, mereka tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kualitas manusianya,” kata Marwan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di rapat paripurna DPR menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tujuh tahun terakhir. Ia mempertanyakan kondisi kelas menengah dan tingkat kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.
“Pertumbuhan kita dalam 7 tahun terakhir memang baik, 5 persen tiap tahun, selama 7 tahun kali 5 persen, 35 persen pertumbuhan kita. Harusnya kita tambah kaya 35 persen, tapi apa yang terjadi?” ujar Prabowo.
“7 tahun kali 5 persen 35 persen ekonomi kita tumbuh, tapi rakyat kita yang miskin tambah dari 46,1 persen ke 49 persen. 3 persen naiknya,” sambungnya.
Prabowo mengaku mempertanyakan kondisi tersebut di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil.
“Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat?” tanyanya.
