Jakarta – Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Fithra Faisal, menyebut nilai tukar rupiah berpotensi menembus level Rp18 ribu per dolar Amerika Serikat apabila pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tidak melakukan intervensi di pasar keuangan.
Menurut Fithra, tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi berbagai faktor global, mulai dari meningkatnya risiko geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, penguatan yield obligasi Amerika Serikat, hingga meningkatnya indeks volatilitas global.
Selain faktor eksternal tersebut, tekanan terhadap rupiah juga dipicu oleh rebalancing MSCI dan arus dividen ke luar negeri selama periode Mei.
“Kalau misalnya tanpa intervensi, berdasarkan simulasi saya memang sudah Rp18 ribu lewat,” kata Fithra dalam program Prime Plus CNN Indonesia TV, Senin (18/5).
Ia menjelaskan, apabila ketegangan geopolitik global tidak terjadi, nilai tukar rupiah diperkirakan masih berada di kisaran Rp16.700 hingga Rp16.800 per dolar AS.
“Kalau faktor-faktor geopolitik itu hilang, sebenarnya kita ada di kisaran Rp16.700-Rp16.800,” ujarnya.
Fithra menegaskan pemerintah bersama Bank Indonesia terus melakukan langkah antisipasi agar pergerakan rupiah tetap terkendali. Ia menyebut cadangan devisa Indonesia saat ini masih berada pada level aman, yakni mencapai US$146 miliar.
“Kalau misalnya tanpa intervensi memang harusnya sudah Rp18 ribu lewat. Tapi Bank Indonesia sudah melakukan intervensi foreign exchange sejak Januari,” kata dia.
Selain intervensi moneter, pemerintah juga disebut telah menyiapkan berbagai langkah penyangga fiskal melalui efisiensi anggaran dan penyesuaian program prioritas.
“Dalam konteks threshold, cadangan devisa kita itu sebenarnya more than enough,” ujarnya.
Kepercayaan Pasar Jadi Sorotan
Di sisi lain, ekonom Ferry Latuhihin menilai pelemahan rupiah saat ini tidak hanya dipengaruhi fundamental ekonomi, tetapi juga menurunnya kepercayaan pasar terhadap pemerintah.
Menurut Ferry, sentimen negatif mulai terlihat setelah lembaga pemeringkat Fitch dan Moody’s menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,11 persen pada 2025.
“Kalau ngomong ketidakpercayaan, itu sebenarnya terjadi setelah kabinet diumumkan. Kita lihat secara sistematik dolar-rupiah itu terus trending up,” kata Ferry.
Ia menyebut pasar mulai mempertanyakan kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan dan defisit anggaran.
Ferry menyoroti defisit fiskal kuartal I yang mencapai Rp240 triliun serta penarikan utang baru sebesar Rp258 triliun.
“Bagaimana investor bisa percaya bahwa pemerintah bisa menjaga defisit di bawah 3 persen? Kan nggak dipercaya,” ujarnya.
Ferry juga mengkhawatirkan kemungkinan Bank Indonesia kembali membeli Surat Berharga Negara (SBN) apabila ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi memicu penurunan peringkat kredit Indonesia dan meningkatkan premi risiko terhadap rupiah.
“Kalau nanti ternyata government is running out of money dan cetak duit lagi untuk membeli SBN, saya khawatir rating kita malah di-downgrade,” katanya.
Dunia Usaha Mulai Tertekan
Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo, Sarman Simanjorang, mengatakan pelemahan rupiah mulai berdampak pada psikologi pelaku usaha karena biaya produksi dan bahan baku impor mengalami kenaikan.
Menurutnya, nilai tukar Rp18 ribu per dolar AS bisa menjadi batas psikologis yang memaksa pelaku usaha melakukan penyesuaian harga.
“Kalau sudah menyentuh angka Rp18 ribu, ini sudah mulai harus menyesuaikan,” kata Sarman.
Ia menambahkan, jika tekanan terhadap rupiah terus berlanjut, dunia usaha berpotensi melakukan efisiensi operasional, termasuk pengurangan jam kerja hingga rasionalisasi tenaga kerja.
“Kalau antara pemasukan dengan biaya operasional tidak seimbang, mungkin akan melakukan pengurangan jam kerja. Rasionalisasi tenaga kerja walaupun itu alternatif terakhir,” ujarnya.
