Solo — Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) menekankan pentingnya etika, integritas, dan standar profesional dalam regenerasi praktisi hubungan masyarakat (humas). Pesan tersebut mengemuka dalam PEMUDA 2026 – Ruang Humas Muda, bagian dari rangkaian hari kedua Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 di Solo, Jawa Tengah, Minggu (18/10).
Mengusung tema “Humas sebagai Daya Bangsa – Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia”, forum ini membahas peran generasi humas muda dalam menjaga reputasi organisasi dan menjawab tantangan komunikasi di tengah perkembangan ruang digital.
Ketua Umum PERHUMAS, Boy Kelana Soebroto, menyatakan bahwa regenerasi profesi humas tidak cukup dilakukan melalui pergantian generasi. Proses tersebut juga harus disertai pewarisan nilai, etika, keberanian berpikir, dan tanggung jawab profesional.
“Generasi senior tidak cukup mewariskan panggung. Yang harus terus mengalir adalah standar, etika, keberanian berpikir, dan tanggung jawab profesi,” kata Boy dalam sambutannya.
Menurut pembahasan dalam forum tersebut, tantangan membangun kepercayaan publik semakin kompleks di era digital dan media sosial. Tingginya keterlibatan audiens (engagement) dan viralitas konten tidak selalu mencerminkan pengaruh yang berarti bagi masyarakat.
Viralitas Konten Harus Menghasilkan Dampak Nyata
Co-Founder Total Politik, Budi Adiputro dan Arie Putra, menyoroti pentingnya mendorong keterlibatan publik yang bermakna di ruang digital. Komunikasi, menurut perspektif yang disampaikan dalam forum, tidak seharusnya berhenti pada penyampaian informasi satu arah, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan kreator konten lingkungan Jerhemy Owen, yang menekankan bahwa viralitas merupakan langkah awal untuk mendorong perubahan. Perhatian publik perlu diarahkan pada tindakan yang memberikan manfaat nyata.
“Dampak baru terjadi ketika perhatian diterjemahkan menjadi perubahan perilaku dan aksi nyata,” kata Jerhemy.
CEO & Founder JEJAKIN, Arfan Arlanda, menambahkan bahwa upaya tersebut perlu disertai pengukuran yang jelas. Dengan demikian, keberhasilan komunikasi tidak hanya dinilai dari luasnya jangkauan pesan, tetapi juga dari perubahan yang dapat dibuktikan.
Reputasi Organisasi Dibangun melalui Tindakan
Pembahasan mengenai kepercayaan publik juga mencakup pengelolaan reputasi ketika organisasi menghadapi kesalahan atau krisis. Dalam situasi tersebut, klarifikasi saja tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan. Organisasi perlu memastikan adanya konsistensi antara pesan yang disampaikan dan tindakan yang dilakukan.
Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat PERHUMAS, Direktur Operasional ITDC, sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Reza Warokka, mencontohkan pengelolaan reputasi destinasi The Mandalika.
Menurut Troy, reputasi destinasi membutuhkan konsistensi informasi, kesiapan operasional, koordinasi pemangku kepentingan, dan pengalaman nyata pengunjung.
“Kepercayaan tidak hanya dibangun melalui promosi dan citra positif, melainkan juga konsistensi informasi, kesiapan operasional, koordinasi pemangku kepentingan, dan pengalaman nyata pengunjung,” kata Troy.
Sementara itu, Head of Corporate Communication PT Blue Bird Tbk, Sekar Adisty Prabandari, mengingatkan pentingnya respons yang transparan dan empatik ketika organisasi menghadapi persoalan, disertai perbaikan layanan.
Kedua perspektif tersebut menegaskan bahwa reputasi institusi tidak hanya dibentuk melalui cara organisasi berkomunikasi, tetapi juga melalui tindakan dan tanggung jawab yang ditunjukkan kepada publik.
Regenerasi Humas Perlu Diiringi Kesiapan Teknologi
Selain komunikasi digital dan pengelolaan krisis, keberlanjutan profesi humas juga bergantung pada kesiapan generasi muda mengambil peran kepemimpinan.
Ketua PERHUMAS Muda Jakarta Raya 2024-2025, Andi Raviali Ramadhan, menilai estafet kepemimpinan perlu dimaknai sebagai proses meneruskan nilai dan tanggung jawab profesi, bukan sekadar pergantian generasi.
Executive Director LSPR Institute of Communication and Business, Ghina Amani Kemal Gani, menyatakan bahwa reputasi yang telah dibangun tidak menjamin keberlanjutan pada masa depan. Organisasi tetap perlu merawat reputasinya melalui keputusan yang bertanggung jawab dan keberanian beradaptasi.
“Estafet kepemimpinan berarti menjaga fondasi yang telah dibangun sekaligus memastikan warisan tersebut tetap relevan bagi generasi berikutnya,” kata Ghina.
Dalam konteks tersebut, kemampuan memahami kecerdasan buatan (AI literacy), membaca data (data literacy), serta mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan etis dinilai menjadi bekal penting bagi praktisi humas muda.
Kemampuan tersebut diperlukan agar praktisi dapat memanfaatkan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan akurasi informasi dan tanggung jawab kepada publik.
Literasi Data Menjadi Bagian dari Komunikasi Profesional
Kemampuan mengolah informasi menjadi pesan yang bermakna turut dibahas dalam sesi aktivasi bersama jurnalis data Katadata.co.id, Reza Aji Pratama, dan Lead of Design Team Katadata Creative Studio, Muhamad Yana.
Dalam sesi tersebut, peserta diajak mengolah data menjadi narasi dan visual komunikasi dengan tetap mempertahankan konteks serta akurasi informasi. Visualisasi ditempatkan sebagai pendukung agar publik dapat memahami data tanpa mengubah makna yang terkandung di dalamnya.
“Angka baru bernilai komunikasi ketika diberi konteks dan konsekuensi yang dipahami manusia,” ujar Reza.
Berbagai perspektif yang disampaikan dalam PEMUDA 2026 – Ruang Humas Muda menekankan tanggung jawab praktisi humas untuk memastikan pesan dipahami secara tepat, merespons kebutuhan publik, serta menjaga konsistensi antara komunikasi dan tindakan organisasi.
Forum tersebut juga menempatkan etika, integritas, literasi teknologi, dan kesiapan kepemimpinan sebagai bagian penting dalam keberlanjutan profesi humas di tengah perubahan perilaku publik dan perkembangan komunikasi digital.
