Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Ivan Giorgio Sarogdok menyampaikan, Kerusakan alam bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi persoalan kemanusiaan.
“Ketika hutan dihancurkan dan masyarakat kehilangan ruang hidupnya, negara tidak boleh diam. Aparat keamanan harus berdiri bersama rakyat, bukan menjadi alat untuk membungkam perjuangan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Presidium Gerak Kemasyarakatan PMKRI Cabang Jambi Sanctus Agustinus Nicholas Andremoan Gultom mengungkapkan,
Film ini membuka kesadaran bahwa penjajahan hari ini bisa hadir melalui eksploitasi alam dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Kami mempertanyakan fungsi TNI dan Polri ketika rakyat berhadapan dengan ketidakadilan. Apakah aparat hadir untuk melindungi masyarakat, atau justru menjaga kepentingan pihak yang merusak alam dan menindas rakyat kecil? Pertanyaan ini penting dijawab demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara,”katanya.
Tak mau ketinggalan, Anggota PMKRI Cabang Jambi Sanctus Agustinus Alvarez Girsang, juga menilai, Persoalan agraria tidak hanya berkaitan dengan sengketa tanah, tetapi juga menyangkut hak hidup masyarakat.
“Hukum seharusnya menjadi alat untuk melindungi rakyat, bukan justru memperkuat kepentingan pemodal dan kelompok tertentu. Ketika masyarakat adat, petani, dan warga kecil kehilangan tanahnya akibat konflik agraria, maka negara harus hadir memberikan kepastian hukum dan keadilan yang berpihak kepada rakyat,”ujarnya.
Pertanyakan Peran Aparat Negara
Nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi menjadi ruang refleksi bersama bahwa persoalan kerusakan alam tidak dapat dipisahkan dari persoalan kekuasaan, keadilan, dan keberpihakan negara terhadap rakyat. Eksploitasi lingkungan yang terus terjadi menunjukkan bahwa masih ada praktik-praktik yang mengorbankan masyarakat kecil demi kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Karena itu, negara melalui seluruh institusinya, termasuk TNI dan Polri, harus kembali pada fungsi utamanya sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan sosial, bukan menjadi alat yang memperkuat ketimpangan dan pembungkaman suara masyarakat.
