Jambi – Bertempat di Aula St. Petrus, Gereja Katolik Santo Gregorius Agung Jambi, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) melalui Presidium Gerak Kemasyarakatan menyelenggarakan kegiatan Nonton Bareng dan Diskusi Film Pesta Babi.
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi kritis bagi mahasiswa dan masyarakat untuk membahas persoalan kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, serta mempertanyakan keberpihakan aparat negara terhadap rakyat, Selasa,19 Mei 2026.
Film Pesta Babi menggambarkan bagaimana kerakusan terhadap sumber daya alam sering kali meninggalkan penderitaan bagi masyarakat. Hutan dirusak, tanah masyarakat dirampas, ruang hidup dipersempit, sementara suara rakyat yang mempertahankan haknya justru kerap dibungkam. Dalam diskusi, peserta menyoroti bahwa kondisi tersebut masih relevan dengan berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang mengalami konflik agraria dan kerusakan lingkungan akibat kepentingan investasi dan eksploitasi alam.
Puluhan mahasiswa yang hadir dalam nobar yang berlanjut dengan diskusi sangat antusias menyampaikan tanggapan serta pandangannya terhadap film “Pesta Babi; Kolonialisme di Zaman Kita dan berbagai persoalan yang terjadi di tanah Papua maupun daerah lainnya di Indonesia”.
Dampak Ekologis
Dalam diskusi, peserta juga menyinggung persoalan konflik agraria dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Provinsi Jambi, salah satunya terkait aktivitas PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin). Kasus itu menjadi sorotan karena dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, dan ancaman keselamatan masyarakat sekitar.
Persoalan tersebut dinilai tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga mencerminkan krisis pengelolaan sumber daya alam dan lemahnya keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan.
Selain itu, diskusi juga menyoroti posisi aparat keamanan, khususnya TNI dan Polri, yang seharusnya hadir untuk melindungi masyarakat dan menjaga kepentingan rakyat. Namun dalam berbagai kasus konflik sumber daya alam, aparat justru kerap dipandang lebih dekat dengan kepentingan kekuasaan dan korporasi dibandingkan masyarakat yang memperjuangkan ruang hidupnya.
Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Ivan Giorgio Sarogdok menyampaikan, Kerusakan alam bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi persoalan kemanusiaan.
“Ketika hutan dihancurkan dan masyarakat kehilangan ruang hidupnya, negara tidak boleh diam. Aparat keamanan harus berdiri bersama rakyat, bukan menjadi alat untuk membungkam perjuangan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Presidium Gerak Kemasyarakatan PMKRI Cabang Jambi Sanctus Agustinus Nicholas Andremoan Gultom mengungkapkan,
Film ini membuka kesadaran bahwa penjajahan hari ini bisa hadir melalui eksploitasi alam dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Kami mempertanyakan fungsi TNI dan Polri ketika rakyat berhadapan dengan ketidakadilan. Apakah aparat hadir untuk melindungi masyarakat, atau justru menjaga kepentingan pihak yang merusak alam dan menindas rakyat kecil? Pertanyaan ini penting dijawab demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara,”katanya.
Tak mau ketinggalan, Anggota PMKRI Cabang Jambi Sanctus Agustinus Alvarez Girsang, juga menilai, Persoalan agraria tidak hanya berkaitan dengan sengketa tanah, tetapi juga menyangkut hak hidup masyarakat.
“Hukum seharusnya menjadi alat untuk melindungi rakyat, bukan justru memperkuat kepentingan pemodal dan kelompok tertentu. Ketika masyarakat adat, petani, dan warga kecil kehilangan tanahnya akibat konflik agraria, maka negara harus hadir memberikan kepastian hukum dan keadilan yang berpihak kepada rakyat,”ujarnya.
Pertanyakan Peran Aparat Negara
Nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi menjadi ruang refleksi bersama bahwa persoalan kerusakan alam tidak dapat dipisahkan dari persoalan kekuasaan, keadilan, dan keberpihakan negara terhadap rakyat. Eksploitasi lingkungan yang terus terjadi menunjukkan bahwa masih ada praktik-praktik yang mengorbankan masyarakat kecil demi kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Karena itu, negara melalui seluruh institusinya, termasuk TNI dan Polri, harus kembali pada fungsi utamanya sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan sosial, bukan menjadi alat yang memperkuat ketimpangan dan pembungkaman suara masyarakat.
Lebih lanjut, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus bersuara, mengawal isu-isu sosial dan lingkungan, serta menjaga nilai kemanusiaan dan demokrasi agar tetap hidup di tengah masyarakat.
