Jakarta — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kepala Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Nickolay Mladenov sepakat membentuk dua komite untuk mengurus sejumlah persoalan di Jalur Gaza, Palestina.
Kesepakatan tersebut dibuat saat Netanyahu bertemu dengan Mladenov di Israel pada Senin (17/8). Pertemuan itu juga dihadiri menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sekaligus utusan khususnya, Jared Kushner, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
“Perdana Menteri dan Dewan Perdamaian telah melakukan diskusi yang mendalam dan konstruktif. Disepakati untuk membentuk dua kelompok kerja,” demikian pernyataan kantor Netanyahu di media sosial X.
Salah satu komite akan fokus pada pelucutan senjata kelompok milisi Hamas. Komite tersebut akan mengurus demiliterisasi Gaza dengan “segera” dan harus diselesaikan “sebelum rekonstruksi apa pun terjadi di Gaza.”
Komite kedua akan menangani persoalan “sanitasi, air bersih, dan masalah kesehatan masyarakat lainnya bagi penduduk Gaza, yang juga memengaruhi masyarakat di Israel.”
Dalam pernyataan kepada Fox News, Kushner mengatakan pertemuannya dengan Netanyahu pada Senin berlangsung “sangat, sangat baik”. Ia juga menggarisbawahi adanya beberapa kesalahpahaman terkait peta jalan perdamaian yang kemudian berhasil ditangani.
“Saya kira ada beberapa kekhawatiran valid yang mereka sampaikan dan berhasil mereka atasi,” kata Kushner, seperti dikutip Anadolu Agency.
Kushner menekankan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengizinkan rekonstruksi sampai demiliterisasi wilayah tersebut selesai. Ia juga mengklarifikasi bahwa AS tidak akan membatasi “hak Israel untuk membela diri” terhadap ancaman yang dianggap akan segera terjadi.
Kunjungan BoP setelah Israel Tolak Dokumen 15 Poin
Kunjungan Kushner dan BoP ke Israel dilakukan setelah Negeri Zionis menolak dokumen 15 poin BoP untuk Gaza.
BoP merupakan badan yang diinisiasi Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Jalur Gaza pada masa transisi pascakonflik.
Beberapa hari setelah dokumen tersebut diumumkan Trump, Netanyahu menegaskan bahwa negaranya menolak menyepakati rancangan tersebut. Menurut Netanyahu, sebagian rencana tidak dapat diterima Israel, termasuk mengenai penarikan pasukan.
