Jakarta – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta membantah kabar yang menyebut kamera pengawas (CCTV) milik Pemprov DKI tidak berfungsi saat aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran HI dan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Sebelumnya, sejumlah pengguna melaporkan tayangan CCTV di beberapa platform pemantauan publik terlihat offline sejak sekitar pukul 14.00 WIB. Berdasarkan pantauan pada sejumlah situs seperti Jakarta Smart City, Lewat Mana, ArcGis, dan Molecool, kamera di sekitar lokasi aksi tidak dapat diakses oleh masyarakat.
Menanggapi informasi tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan kondisi CCTV di lokasi demonstrasi.
“Nah, kami juga akan komunikasikan dengan Diskominfo Provinsi DKI terkait tentang CCTV. Makanya kami komunikasikan, karena kebetulan saya bukan operatornya,” kata Budi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6).
Sementara itu, Kepala Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, menegaskan seluruh infrastruktur CCTV milik Pemprov DKI Jakarta tetap beroperasi normal selama aksi berlangsung.
“Kami pastikan bahwa operasional CCTV Pemprov DKI Jakarta tetap berjalan normal dan digunakan secara aktif untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan masyarakat, serta pemantauan wilayah, termasuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” ujar Marulina dalam siaran pers yang diunggah melalui situs resmi Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Marulina, kendala yang dikeluhkan masyarakat terjadi pada platform digital milik pihak ketiga dan bukan pada sistem CCTV yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Terkait kendala akses pada beberapa tayangan CCTV yang beredar di platform atau situs tertentu, kami menegaskan bahwa platform-platform tersebut bukan merupakan kanal resmi maupun bagian dari sistem CCTV yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa ketersediaan data, kelancaran streaming, maupun gangguan akses yang terjadi pada platform tersebut berada di luar tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.
Marulina juga menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak mencerminkan fungsi CCTV yang sebenarnya. Menurutnya, seluruh perangkat CCTV di lapangan tetap merekam dan melakukan pemantauan secara optimal selama aksi berlangsung.
Polda Metro: Tidak Ada Jamming Sinyal
Selain isu CCTV, muncul pula dugaan adanya pembatasan atau jamming sinyal telepon seluler di sekitar lokasi demonstrasi.
Menanggapi hal tersebut, Kombes Budi Hermanto membantah adanya upaya pembatasan sinyal oleh aparat keamanan. Ia menilai gangguan komunikasi yang dirasakan peserta aksi kemungkinan disebabkan tingginya kepadatan pengguna jaringan di area tersebut.
“Jadi jamming yang dinyatakan tidak ada. Karena memang karena kepadatan anggota termasuk seluruh masyarakat aktivitas beberapa memang sinyal kita pun rata-rata sudah susah,” katanya.
Mahasiswa Sampaikan Lima Tuntutan
Aksi demonstrasi yang diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, termasuk BEM UI, semula direncanakan berlangsung di Bundaran HI. Namun massa tertahan di kawasan Tosari setelah mendapat pengamanan dari aparat gabungan TNI dan Polri hingga akhirnya membubarkan diri pada malam hari.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan, yakni:
- Stop pemborosan APBN.
- Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Hentikan Program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
- Hentikan militerisme di ranah sipil.
- Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.
Aksi serupa juga dilaporkan berlangsung di sejumlah daerah lain, termasuk Bandung dan Solo.
