Jakarta — Perkembangan kecerdasan buatan (AI) memunculkan kekhawatiran baru terhadap penyelenggaraan pemilu di Asia Tenggara. Teknologi tersebut berpotensi digunakan untuk memproduksi berita palsu, disinformasi, serta konten politik secara cepat dan masif di internet dan media sosial.
Kekhawatiran itu menguat setelah perusahaan AI Anthropic mengungkap penggunaan Claude dalam sebuah operasi manipulasi pemilu komersial yang menargetkan Malaysia. Laporan Threat Intelligence Anthropic pada September 2026 menyebut operasi tersebut menggunakan sekitar 1.000 akun X palsu, situs berita palsu bernama Malaysia Pulse, serta sejumlah dokumen yang dibuat untuk menyebarkan informasi palsu.
Operasi tersebut memanfaatkan data sensus dan data pemilih untuk membuat profil serta menargetkan pemilih di seluruh 222 daerah pemilihan parlemen Malaysia. Isu yang menjadi sasaran mencakup persoalan sensitif terkait ras, agama, dan kerajaan.
AI digunakan untuk memproduksi berita palsu
Dalam laporan tersebut, Anthropic menemukan bahwa Claude digunakan untuk membangun berbagai bagian dari operasi manipulasi informasi. Pelaku memanfaatkannya untuk mengelola jaringan akun media sosial palsu, membuat sistem penargetan pemilih, menulis ulang berita, serta menghasilkan dokumen palsu.
Situs Malaysia Pulse digunakan sebagai media berita sintetis. Pelaku mengambil berita dari media Malaysia yang sah, kemudian meminta model AI menulis ulang artikel tersebut beberapa kali sebelum menerbitkannya dengan nama penulis palsu.
Mereka juga mengambil berita dari media asing yang berafiliasi atau selaras dengan kepentingan negara Rusia dan China, termasuk TV BRICS, Xinhua, Sputnik/RIA, dan CGTN. Berita tersebut kemudian diterbitkan kembali tanpa mencantumkan sumber atau atribusi negara asalnya.
Anthropic juga menemukan adanya dokumen palsu yang digunakan untuk menyebarkan tuduhan terhadap seorang politikus oposisi dan organisasi masyarakat sipil. Perusahaan tersebut mengatakan tuduhan itu dibuat oleh pelaku dan tidak memiliki dasar yang dapat dikonfirmasi.
Pakar khawatir AI memperparah polarisasi
Bridget Welsh dari University of Nottingham Asia Research Institute Malaysia menilai perkembangan tersebut berpotensi memperburuk polarisasi politik.
“Hal itu memicu polarisasi politik dan memperparah perpecahan. Fragmentasi itulah yang benar-benar mengkhawatirkan dari apa yang terjadi di Malaysia,” kata Bridget.
Kekhawatiran tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan AI menghasilkan informasi palsu, tetapi juga kemampuannya membuat konten dalam jumlah besar dan menyesuaikannya dengan kelompok masyarakat tertentu.
Peraih Nobel Perdamaian dan jurnalis Filipina Maria Ressa menyebut Asia Tenggara telah lama menjadi tempat pengujian berbagai teknik propaganda dan manipulasi publik sebelum teknik serupa digunakan di negara-negara Barat.
Sementara itu, Ben Loh dari Monash University Malaysia menilai konten yang dibuat AI dapat memperkuat prasangka yang sudah ada di masyarakat.
“Situasinya sudah sampai pada titik di mana orang-orang sudah memiliki kebencian yang mendalam dalam pikiran mereka, dan ketika mereka melihat konten seperti ini, meskipun dihasilkan oleh AI, itu akan semakin memperkuat apa yang mereka yakini,” kata Loh.
AI membuat produksi disinformasi lebih cepat dan murah
Pemimpin perusahaan konsultan teknologi Anchor Change, Katie Harbath, mengatakan AI dapat membuat produksi konten manipulatif menjadi jauh lebih mudah.
“AI dapat mempercepat proses pembuatan lebih banyak konten yang lebih personal, lebih cepat, dan lebih murah,” kata Harbath.
Kemampuan tersebut memungkinkan pelaku membuat berbagai versi pesan untuk kelompok masyarakat yang berbeda. Dalam konteks politik, cara tersebut dapat digunakan untuk membanjiri ruang informasi dengan narasi yang saling memperkuat.
Harbath juga mengingatkan bahwa pelaku operasi semacam itu dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga propaganda, maupun perusahaan swasta.
Masalahnya tidak berhenti pada masyarakat yang menerima informasi palsu. Jika konten manipulatif diproduksi dan disebarkan dalam jumlah besar, informasi tersebut juga berpotensi masuk ke ekosistem informasi yang digunakan oleh model bahasa besar (LLM).
“Jika terjadi kekeringan berita (yang faktual), atau berada di tempat yang sebagian besar medianya disponsori pemerintah, tidak perlu banyak uang untuk membanjiri zona tersebut (dengan berita palsu),” katanya.
Operasi Malaysia berhasil dihentikan
Anthropic menyatakan telah mengidentifikasi dan menghapus akun yang terkait dengan operasi manipulasi pemilu tersebut. Perusahaan juga menggunakan indikator yang ditemukan untuk memetakan jaringan dan mengganggu kemungkinan penyalahgunaan berikutnya.
Namun, Anthropic menilai operasi tersebut berada pada Category Two dalam Breakout Scale. Artinya, jaringan memang didistribusikan melalui berbagai platform, tetapi tidak ditemukan bukti bahwa kontennya telah berkembang menjadi pengaruh luas di komunitas autentik.
Meski demikian, kasus Malaysia menunjukkan bagaimana AI dapat digunakan untuk menggabungkan penargetan pemilih, akun palsu, produksi berita sintetis, dan dokumen palsu dalam satu operasi.
Kekhawatiran tersebut menjadi semakin relevan karena sejumlah negara Asia Tenggara akan menghadapi pemilu dalam beberapa tahun mendatang. Malaysia diperkirakan menggelar pemilu pada akhir 2027, sedangkan Filipina dan Kamboja dijadwalkan menggelar pemilu pada 2028 dan Indonesia pada 2029.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa perkembangan AI tidak hanya menghadirkan peluang dalam politik dan komunikasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan pihak tertentu untuk memproduksi dan menyebarkan informasi manipulatif dalam skala yang lebih besar.
