Jakarta — Pada Senin (25/8) pagi, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik beberapa pejabat, termasuk Laksda Didit Herdiawan sebagai KepalaBadan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Selain itu, Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro juga dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Namun, apa sebenarnya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dan tugas-tugasnya?
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah berencana membentuk badan baru yang fokus pada pengelolaan Pantai Utara Jawa. Lembaga ini, yang dikenal dengan nama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, dibentuk untuk menangani masalah rob di kawasan tersebut.
Dody mengungkapkan hal ini dalam acara Istigasah Kemanusiaan PCNU Demak yang berlangsung di Jalan Pantura Demak-Semarang, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
“Memang benar, kami telah menerima informasi dari Presiden bahwa akan dibentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” kata Dody pada Minggu (15/6) sebagaimana dikutip dari detik.com.
Saat ini, belum terdapat kepastian mengenai apakah nama badan tersebut sama dengan lembaga yang kini dipimpin oleh Didit Herdiawan. Dody menyatakan pembentukan badan otorita ini penting untuk memastikan kelanjutan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di Pantura, bahkan jika ada pergantian presiden di masa mendatang.
“Tentu saja tidak mungkin membangun tanggul laut dari barat ke timur dapat rampung dalam satu periode presiden. Mungkin dua atau tiga presiden baru bisa selesai. Oleh karena itu, diperlukan badan otorita agar proyek itu tetap berjalan meski kepemimpinan telah berganti,” jelasnya.
Dody menekankan bahwa pembangunan tanggul laut Pantura telah menjadi visi Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum ia dilantik. Proyek ini akan mencakup jalur dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan perhatian utama pada wilayah Jakarta dan Semarang.
“Insya Allah, Semarang, Demak, Pekalongan, Jepara, dan Rembang akan menjadi prioritas kami sesuai arahan Presiden,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Dody mengakui bahwa proyek berskala besar seperti ini memerlukan proses yang panjang, termasuk pendanaan yang berasal dari pusat hingga mendapatkan persetujuan DPR. Di sinilah ia meminta masyarakat untuk bersabar.
“Insya Allah bukan hanya sekadar angan-angan. Kami berjanji proyek ini akan dilaksanakan. Namun, mohon bersabar karena anggaran kami terbatas dari waktu ke waktu,” tegasnya.
“Meskipun ada prioritas di berbagai sisi, kami tidak akan berdiam diri. Saya juga minta maaf kepada masyarakat yang terkena dampak, karena kami masih dalam proses mengatasi masalah rob dengan maksimal,” pungkasnya.
