Nasional - Kritisi.ID

Kritik untuk Negeri!

Otomatis

Mode Gelap

Mode Terang

Beranda
Daerah
Edukasi
Ekonomi
Nasional
Internasional
Opini
Peristiwa
Perkara
Teknologi
Advertorial

Alasan PT TRPN Soal Pembongkaran Pagar Laut di Bekasi Belum Rampung

Nasional

17 April 2025

Respons Bahlil Usai KPK Menyita Motor Royal Enfield Milik Ridwan Kamil

Nasional

17 April 2025

Bahlil Bilang Bila Bersalah, Golkar akan Bina Kader yang Cekik Pramugari

Nasional

17 April 2025

Sindir Misbakhun Absen di Halal Bihalal, Bahlil: Golkar Butuh Pemikir Ekonomi, Bukan Pelari

Nasional

17 April 2025

Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang mati dapat ditindak oleh kepolisian dengan cara ditilang, diblokir, dan bahkan disita.

Aturan Kendaraan Disita dan Data Dihapus Saat STNK Mati 2 Tahun: Apa yang Perlu Anda Ketahui

Berita

18 Maret 2025

Kritisi.ID

Panen Sayur Ketahanan Pangan Polsek Pauh Penuhi sebagian Kebutuhan Dapur Lapangan Polri Untuk Masyarakat

Nasional

10 Maret 2025

CPNS DAN PPPK - Pengangkatan CPNS dan PPPK ditunda.

KemenPAN-RB Beri Penjelasan, Berikut Jadwal Baru Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024

Berita

9 Maret 2025

72 Persen Kuota Jemaah Haji Reguler 2025 Sudah Terisi.

Kemenag: 72 Persen Kuota Jemaah Haji Reguler 2025 Sudah Terisi

Berita

9 Maret 2025

Mobil Tertimpa Pohon dan Tembok Jebol Diterjang Luapan Sungai

Hujan dan Angin Kencang di Depok Hari Ini, Mobil Tertimpa Pohon dan Tembok Jebol Diterjang Luapan Sungai

Berita

8 Maret 2025

Kritisi.ID

Menteri Komunikasi dan Digital Ajak Pemuda Untuk Menjadi Pelopor Tekhnologi

Berita

6 Maret 2025

« 1 … 48 49 50 51 52 53 »

OMG Network

Orasi.id
Topik8.com
Terkinijambi.com
Faktatoday.com
Penjurunegeri.com

Berita Populer

1

Polisi Bongkar 3 Laboratorium Etomidate Senilai Rp145 Miliar, Libatkan WNA

2

Kecelakaan Kerja di PT Devi Mandiri: 2 Tewas 3 Luka Bakar, Disnakertrans Segera Pemeriksaan

3

Pendeta GBIS Batanghari Mengaku Diintimidasi, Ibadah Jemaat Dihentikan: “Kami Hanya Meminta Hak”

4

Harga Minyak Dunia Turun, Brent ke US$101,90 setelah G7 Lepas Cadangan Darurat

5

10 Cara Mencegah Anak Menjadi Pelaku Bullying, Peran Orang Tua Penting

6

Bank Mega Gelar Travel Fair 2026, Promo Tiket Pesawat hingga Rp6,5 Juta

7

Waspada Modus Kurir Paket, Pelaku Coba Bajak WhatsApp Korban Lewat Kode Verifikasi

8

Jadwal Siaran Langsung Persib vs The Cong Viettel di ACL 2, Kick-off 19.15 WIB

9

Intoleransi Beragama: Dari Kasus Rajeg hingga Batanghari, di Mana Negara Hadir?

10

Permintaan Domestik Tinggi, Toyota Indonesia Belum Ekspor Veloz Hybrid

Nasional

Menkes Budi Gunadi Sadikin Klarifikasi Foto Pakai Tabung Oksigen di Palangka Raya

13 Siswi SMP di Ciputat Diduga Jadi Korban Perundungan Senior, 3 Dirawat

Jakarta — Polda Metro Jaya menyatakan telah menjadwalkan pemanggilan ulang kepada sutradara dokumenter Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono, buntut laporan yang dilayangkan salah satu narasumber dalam film tersebut Yasinta Moiwend atau biasa dikenal Mama Sinta. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengaku pihaknya sempat memanggil Dandhy pada 19 Oktober. Namun, karena yang bersanding absen, pemanggilan dilakukan ulang pada Selasa (27/10) pekan depan. “Pemanggilan beberapa hari yang lalu itu untuk dilakukan penundaan. Sehingga akan dilakukan pemanggilan di tanggal 27 oktober,” kata Budi di kompleks Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (23/10). Dia mengingatkan pemanggilan dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait laporan Mama Sinta. Menurut Budi, perkara tersebut masih berstatus penyelidikan. Menurut dia, perkara tersebut bisa naik ke tahap penyidikan jika ditemukan cukup bukti. Namun, perkara bisa dihentikan jika tak ditemukan cukup alat bukti unsur pidana. “Apabila proses lidik ini tidak terpenuhi cukup bukti atau alat bukti lainnya, tidak dikenakan dalam unsur-unsur pidana ini bisa dihentikan dalam proses penyelidikan,” katanya. Selain Dandhy, pemanggilan juga akan dilakukan terhadap Ketua LBH Papua Merauke berinisial JTW yang ikut dilaporkan dalam perkara tersebut. Menurut Budi, pemanggilan bisa dilakukan sebelum atau setelah klarifikasi terhadap Dandhy. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2026. Ketua LBH Merauke dilaporkan terkait Pasal 65 juncto 67 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sebelumnya, terkait ketidakhadiran pada panggilan oleh kepolisian, Dandhy melalui kuasa hukumnya, menegaskan belum dapat menghadiri undangan klarifikasi itu. “Kami sampaikan bahwa Sdr. Dandhy Dwi Laksono belum dapat menghadiri undangan klarifikasi tersebut,” tulis Kuasa Hukum Dandhy dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) dalam surat tanggapan yang diunggah pada akun Instagram @dandhy_laksono, Jumat (23/10). Diketahui dari unggahan tanggapan tersebut bahwa Dandhy Laksono sempat menerima surat undangan klarifikasi dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Undangan ini termuat dalam Undangan Klarifikasi Nomor B/29953/X/RES.1.24/2026/Ditreskrimum tanggal 9 Oktober 2026. “Meminta dirinya hadir pada tanggal 19 Oktober pada pukul 10.00 WIB di Ruang Unit V Subdirektorat Keamanan Negara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya,” ungkap TAUD. Meski demikian, pihak kuasa hukum dari TAUD menguraikan sejumlah alasan yang menyebabkan Dandhy Laksono belum dapat menghadiri undangan klarifikasi. Salah satunya adalah terkait tidak adanya pengaturan soal undangan klarifikasi dalam aturan-aturan hukum terkait hukum acara pidana. “Undangan Klarifikasi tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan, maupun aturan-aturan hukum lainnya terkait hukum acara pidana,” jelas TAUD dalam surat tanggapannya. Selain itu, TAUD menyatakan bahwa penyelidik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan undangan klarifikasi. Hal ini didasari dari Pasal 5 ayat (1) dan (2) KUHAP. Proses perkara yang menyeret Dandhy Laksono juga kini disebut masih dalam proses penyelidikan, bukan penyidikan. Dandhy juga belum memiliki status apapun, baik sebagai saksi maupun tersangka sehingga pemanggilan belum memenuhi syarat formil. “Oleh karena tidak ada kejelasan status dalam surat panggilan tersebut di atas, maka tidak ada kewajiban bagi Sdr. Dandhy Dwi Laksono, dkk. untuk hadir dalam panggilan tersebut, dikarenakan surat panggilan tidak memenuhi syarat formil,” tulis TAUD dalam tanggapan kepada Diteskrimum Polda Metro Jaya. Lebih lanjut, Tim TAUD Fadhil Alfathan menegaskan bahwa pihak Dandhy Laksono belum dapat menghadiri undangan sampai adanya kejelasan secara hukum soal perkara. “Kami mendorong Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik yang menangani perkara untuk meninjau lebih jauh gitu ya laporan ini,” ujar Fadhil kepada , Jumat (23/10). Fadhil meyakini bahwa yang dilakukan Dandhy dan pihak terkait tidak memiliki unsur pidana, melainkan bagian dari kebebasan berekspresi dan pemenuhan hak informasi publik. “Lebih tepat ketika apabila ada permasalahan atau ada dalam tanda kutip apabila ada sengketa, gitu ya, sengketa yang lebih tepat adalah sengketa di luar proses pidana, seperti misalnya apakah ini bisa diuji di Dewan Pers atau tidak,” ungkapnya.

Internasional

Arab Saudi Cegat Dua Rudal Balistik, Serpihannya Jatuh di Wilayah Mekkah

Ukraina Klaim Koneksi Starlink Stabil saat Kecepatan Lebih dari 400 Km/Jam

Gempa M 7 Guncang Xizang China, Lebih dari 330 Rumah Hancur

Media Sosial

Akan tersedia di

Informasi

Disclaimer
Kebijakan Privasi
Kode Etik Jurnalistik
Pedoman Media Siber
Redaksi
SOP Wartawan

Alamat: Jl. CitraRaya City, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361.

© 2022 - PT Herzavia Aksara Mandiri. All Right Reserved.

You cannot copy content of this page