Jakarta — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa tantangan utama penanganan perubahan iklim bukan lagi terletak pada kurangnya komitmen global, melainkan pada pelaksanaan komitmen tersebut hingga ke tingkat daerah.
Pesan itu disampaikan Tamsil saat menyampaikan pidato kunci bertajuk From Commitments to Communities dalam Konferensi Para Pihak ke-31 atau 31st Conference of the Parties (COP31) di Antalya Expo Center, Turki, Kamis (12/11/2026).
Tamsil menjadi pembicara kunci dalam sesi dialog di Paviliun Indonesia, Blue Zone, dengan tema From NDC to Deal: Turning the National Climate Commitment into Investable, Bankable Project Pipelines. Ia menyampaikan pidato mewakili Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, yang lebih dahulu kembali ke Indonesia di tengah dinamika politik terkait pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kita tidak lagi membutuhkan terlalu banyak perundingan. Kita juga tidak kekurangan komitmen dan janji, karena semuanya sudah cukup banyak disampaikan,” ujar Tamsil.
Menurutnya, komitmen iklim perlu diwujudkan melalui pembiayaan, pembangunan infrastruktur, serta penyesuaian kebijakan yang mampu mendorong transformasi sektor industri menjadi lebih ramah lingkungan.
Ia menilai, perbedaan kepentingan antarnegara menjadi salah satu tantangan dalam perundingan iklim. Akibatnya, berbagai forum COP belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan perubahan iklim, meskipun COP30 di Brasil telah menghasilkan sejumlah arah kebijakan, termasuk terkait deforestasi dan peralihan dari bahan bakar fosil.
Dorong Demokrasi Iklim hingga Tingkat Daerah
Dalam pidatonya, Tamsil mengajukan gagasan The Next Mile of Climate Democracy sebagai penghubung antara keputusan iklim di tingkat global dan nasional dengan kehidupan masyarakat di daerah.
Menurutnya, daerah merupakan wilayah yang paling langsung merasakan dampak perubahan iklim. Daerah juga menjadi tempat lahirnya solusi sekaligus lokasi agar investasi iklim dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Masyarakat daerah bukanlah penerima pasif kebijakan iklim. Keputusan terkait iklim harus dirumuskan bersama, bukan semata-mata ditujukan bagi mereka sebagai objek,” tegasnya.
Tamsil mencontohkan kelompok masyarakat yang menghadapi risiko akibat perubahan iklim, seperti petani yang harus beradaptasi dengan musim yang semakin sulit diprediksi, nelayan yang menghadapi perubahan kondisi laut, serta warga pesisir dan pulau-pulau kecil yang terancam kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan.
Karena itu, ia menilai keberhasilan kesepakatan iklim tidak cukup diukur dari banyaknya janji yang disampaikan dalam forum internasional. Keberhasilan tersebut harus terlihat melalui kerja sama nyata antarnegara dan dampaknya bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah kota dan daerah dalam menjalankan komitmen iklim nasional. Kesiapan tersebut mencakup pembagian kewenangan yang jelas, ketersediaan data, kapasitas teknis, serta akses terhadap pembiayaan.
Dengan dukungan tersebut, aksi rendah karbon di daerah diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan emisi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Green Democracy dan Agenda Legislasi Ekologi
Tamsil turut memperkenalkan paradigma Green Democracy yang digagas Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.
Dalam kerangka demokrasi deliberatif, konsep tersebut mengkritisi tingginya biaya demokrasi yang dinilai dapat mendorong ketergantungan terhadap modal dari eksploitasi sumber daya alam.
Untuk menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam kebijakan, DPD RI disebut telah mengusulkan 73 rancangan undang-undang ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sebanyak 21 rancangan di antaranya berkaitan dengan ekologi dan ekonomi hijau atau disebut sebagai Green Legislation.
Rancangan tersebut mencakup sejumlah bidang, antara lain pengelolaan perubahan iklim dan perdagangan karbon, kawasan perkotaan, pengelolaan sampah, daerah kepulauan, serta masyarakat hukum adat.
DPD RI juga menerapkan sistem digital untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses penyusunan rancangan undang-undang.
Dalam kesempatan itu, Tamsil memaparkan sejumlah data dan program lingkungan Indonesia. Hingga 2024, deforestasi neto Indonesia tercatat sekitar 175,4 ribu hektare, sementara kawasan berhutan mencapai 95,5 juta hektare atau sekitar 51,1 persen dari total daratan.
Ia juga menyampaikan sejumlah upaya pemerintah, di antaranya program FOLU Net Sink 2030, rehabilitasi lahan seluas 3,6 juta hektare, rehabilitasi 600 ribu hektare mangrove, penerapan aturan nilai ekonomi karbon, serta peluncuran Bursa Karbon Indonesia.
“Indonesia telah menunjukkan bahwa pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan manusia dapat berjalan beriringan,” ujarnya.
Tiga Usulan DPD RI untuk Memperkuat Kemitraan Global
Meski demikian, Tamsil menilai pelaksanaan aksi iklim di daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah belum terealisasinya banyak komitmen pembiayaan internasional.
Di dalam negeri, pelaku proyek juga masih menghadapi tantangan teknis dalam pengembangan pasar karbon. Kendala tersebut meliputi ketidakpastian perhitungan biaya, pelaporan dan verifikasi, keterbatasan tenaga profesional di daerah, hingga pembagian manfaat yang belum berkeadilan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPD RI menyampaikan tiga usulan dalam memperkuat kemitraan global.
Pertama, memperkuat tata kelola iklim multilevel melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota. Pembagian tersebut perlu mencakup pengembangan proyek karbon, pengelolaan registri data emisi, dan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan program.
Kedua, menyiapkan fasilitas pengembangan proyek di tingkat subnasional. Lembaga pembiayaan internasional dan bank pembangunan multilateral diharapkan memberikan dukungan teknis untuk studi kelayakan, pembangunan infrastruktur data emisi perkotaan, serta subsidi atau standardisasi biaya Measurement, Reporting, and Verification (MRV).
Dukungan tersebut dinilai penting agar proyek iklim di provinsi dengan kapasitas fiskal terbatas tetap memiliki kelayakan ekonomi.
Ketiga, memastikan pembagian manfaat yang berkeadilan. Setiap transaksi karbon perlu menjamin transparansi kontrak dan pendapatan, melibatkan masyarakat terdampak, serta menyediakan mekanisme pengaduan.
Tamsil juga menyebut lebih dari 14.400 kota dan 300 pemerintah daerah telah terdaftar pada platform NAZCA milik UNFCCC. Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang untuk memperkuat kerja sama antarpemerintah daerah dalam aksi iklim.
DPD RI, lanjutnya, siap mengambil peran dalam membangun koalisi parlemen lokal dan regional di Asia, negara-negara Global South, maupun kawasan lainnya.
Koalisi tersebut diarahkan untuk mengawal akuntabilitas pembiayaan iklim, menghubungkan pemerintah daerah dengan mitra pendanaan global, serta memastikan tindak lanjut setelah COP31 dievaluasi secara berkala.
Di akhir pidatonya, Tamsil mengajak seluruh negara peserta COP31 untuk bergabung bersama Indonesia dalam mewujudkan Green Actions.
“Bumi ini bukanlah warisan yang boleh kita rusak. Bumi adalah amanah yang dititipkan kepada kita untuk dijaga, demi anak-anak dan cucu-cucu kita yang belum lahir,” tutup Tamsil.
