JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, mengklaim manfaat ekonomi dari hilirisasi nikel di daerah tersebut dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program sosial dan pelayanan publik.
Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, mengatakan dana bagi hasil yang diterima pemerintah daerah dimanfaatkan untuk memperluas program kesejahteraan masyarakat, mulai dari bantuan bagi ibu hamil, pendidikan gratis, layanan kesehatan, hingga penyediaan rumah layak huni.
“Dana bagi hasil itu saya kembalikan ke masyarakat,” ujar Ikram dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).
Ibu Hamil dan Menyusui Dapat Insentif
Salah satu program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah adalah pemberian insentif kepada ibu hamil dan ibu menyusui.
Menurut Ikram, setiap ibu yang terdata hamil melalui pemeriksaan di posyandu berhak menerima bantuan sebesar Rp1 juta per bulan selama masa kehamilan hingga masa menyusui.
“Jadi ibu hamil, begitu terdeteksi dia diperiksa di posyandu, dia hamil. Setiap bulan mendapatkan insentif 1 juta sampai menyusui, selama 15 bulan. Jadi 9 bulan hamil dan 6 bulan menyusui,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan bantuan kepada orang tua tunggal dan kelompok lanjut usia (lansia).
Ikram menyebut orang tua tunggal, termasuk ibu yang suaminya masih hidup tetapi tidak lagi produktif bekerja, menerima bantuan sebesar Rp500 ribu per bulan. Bantuan dengan nominal yang sama juga diberikan kepada warga lanjut usia.
Pendidikan Gratis dari PAUD hingga S3
Di sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menjalankan program pendidikan gratis bagi masyarakat mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga program doktoral (S3).
Selain pembebasan biaya pendidikan, pemerintah daerah juga menyediakan program beasiswa bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
“Saya berikan beasiswa, dan pendidikan gratis itu mulai dari PAUD sampai S3,” ujar Ikram.
Layanan Kesehatan Ditanggung Pemda
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga menggratiskan layanan kesehatan bagi warga yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) daerah tersebut.
Menurut Ikram, pembiayaan kesehatan ditanggung pemerintah daerah, termasuk apabila warga harus menjalani pengobatan di luar negeri.
“Kesehatan itu masyarakat Halmahera Tengah dengan NIK 8202, dia berobat sampai dimanapun, di Singapura pun kami bayar, pemerintah membayar,” katanya.
Bangun Ribuan Rumah Layak Huni
Selain program pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah juga menjalankan program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.
Ikram mengungkapkan hingga saat ini pemerintah daerah telah membangun sebanyak 2.906 unit rumah layak huni untuk warga Halmahera Tengah.
“Rumah Layak Huni, saya bangun sudah 2.906 unit,” pungkasnya.
Program-program tersebut, menurut Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, merupakan bagian dari upaya mengembalikan manfaat ekonomi hasil hilirisasi nikel kepada masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
