Jakarta — Hakim Distrik Amerika Serikat (AS) menyatakan email berisi pesan keagamaan Kristen yang dikirim Menteri Pertanian AS Brooke Rollins kepada pegawai kementeriannya melanggar Klausul Pendirian (Establishment Clause) dalam Amandemen Pertama. Email tersebut dikirim menggunakan akun resmi kementerian kepada sekitar 100.000 pegawai.
Rollins diketahui kerap mengirim pesan-pesan keagamaan pada hari libur nasional, seperti Hari Kemerdekaan AS, Thanksgiving, Natal, dan Paskah. Pesan tersebut disampaikan melalui email kantor, tetapi tidak mencakup peringatan hari libur dari agama lain.
Dalam salah satu email yang dikirim pada 5 April lalu saat Paskah, Rollins menyampaikan pesan yang merujuk pada kebangkitan Yesus Kristus dan misi keagamaan.
“Oleh karena itu, seperti para murid pertama yang bertemu dengan Tuhan kita yang telah bangkit di Ruang Atas hampir dua ribu tahun yang lalu, Paskah ini marilah kita juga dipenuhi dengan harapan, penuh sukacita Paskah, dan yakin akan misi yang telah dipanggil kepada kita masing-masing,” tulis Rollins dalam email tersebut.
Namun, pesan-pesan keagamaan itu tidak mendapat penerimaan yang sama dari seluruh pegawai kementerian. Sebanyak enam karyawan kementerian dan Federasi Nasional Karyawan Federal, sebuah serikat pekerja yang mewakili 19.000 pekerja di kementerian tersebut, mengajukan gugatan pada Mei lalu.
Email Keagamaan Dinilai Melanggar Amandemen Pertama
Hakim Distrik AS Trina Thompson di San Francisco menyatakan email-email tersebut melanggar Klausul Pendirian dalam Amandemen Pertama, yang melarang pemerintah menetapkan agama resmi. Dalam pertimbangannya, Thompson merujuk pada posisi otoritas Rollins sebagai menteri, penggunaan akun email resmi, serta pesan yang menyiratkan bahwa Kekristenan merupakan keyakinan bersama para pegawai kementerian.
Putusan tersebut dikutip Times of Israel pada Jumat (20/11).
“Pengadilan tidak bermaksud mengatur religiusitas Menteri, dan memang tidak bisa,” tulis Thompson.
Namun, ia menegaskan bahwa pejabat pemerintah tetap harus memperhatikan batasan ketika menyampaikan pesan yang mengandung konten keagamaan kepada pegawai.
“Sekretaris harus mengakui batasan-batasan tertentu ketika menyebarkan pesan yang berisi konten keagamaan,” tambah Thompson.
Dalam putusannya, Thompson juga menegaskan bahwa keputusan pengadilan bukanlah bentuk penilaian terhadap nilai doa maupun orang-orang yang meyakini kekuatan doa.
“Putusan Pengadilan ini tidak mengatakan apa pun tentang nilai doa atau mereka yang percaya pada kekuatannya,” tulis Hakim Thompson.
“Justru karena tradisi ibadah dan doa sangat pribadi dan sangat dihargai, melindungi pengabdian pribadi dan refleksi spiritual dari pengaruh pemerintah menjadi sangat penting.”
Menurut Thompson, pegawai pemerintah tidak seharusnya merasa tertekan untuk terlibat dalam ekspresi keagamaan atau menganggap keyakinan maupun ketiadaan keyakinan mereka memengaruhi posisi di tempat kerja.
Serikat Pekerja Soroti Pengaruh Agama di Lingkungan Kerja
Randy Erwin, presiden Federasi Nasional Pegawai Negeri Sipil yang mewakili pekerja di kementerian pertanian, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa pegawai pemerintah tidak seharusnya merasa tertekan untuk mengikuti ekspresi keagamaan yang disampaikan oleh pejabat.
“Pegawai negeri sipil tidak seharusnya merasa tertekan untuk berpartisipasi dalam ekspresi keagamaan atau merasa bahwa keyakinan mereka, atau ketiadaan keyakinan tersebut, memengaruhi kedudukan mereka di tempat kerja,” kata Randy Erwin dalam sebuah pernyataan.
Rollins sendiri diketahui kerap membicarakan keyakinan agamanya. Ia juga secara rutin mengunggah kutipan dari kitab suci Kristen di media sosial, termasuk melalui akun resminya.
Dalam gugatan yang diajukan, pegawai federal dan kelompok kebebasan beragama menuduh Rollins telah menundukkan pegawai kementerian pada “pemaksaan agama yang disponsori pemerintah” melalui pesan-pesan yang mempromosikan keyakinan Kristennya sendiri, sebagaimana dilaporkan Politico.com.
