Bandarlampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 naik sebesar 7,79 persen menjadi Rp3.285.152,48. Kenaikan tersebut setara Rp237.418,48 dibandingkan UMP 2026.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, mengatakan pembahasan UMP 2027 di tingkat provinsi telah selesai dilakukan bersama Dewan Pengupahan dan pihak-pihak terkait.
“Jadi (pembahasan UMP 2027) untuk Lampung sudah selesai, dan kenaikannya secara persentase sebesar 7,79 persen dari upah minimum provinsi tahun 2026 dengan nominal kenaikannya sebesar Rp237.418,48,” ujar Agus saat dihubungi di Bandarlampung, seperti dikutip Antara, Jumat (20/11/2026).
Penetapan kenaikan UMP tersebut merupakan hasil pembahasan antara Pemprov Lampung, Dewan Pengupahan, serta pihak terkait lainnya.
Agus mengungkapkan, penetapan UMP 2027 menggunakan nilai alfa sebesar 0,8. Keputusan tersebut juga telah disetujui oleh Gubernur Lampung dan akan dipublikasikan setelah proses administrasi selesai.
“Ini sudah disetujui oleh Gubernur Lampung dan akan dipublikasikan setelah selesai proses administrasi,” ujarnya.
Menurut Agus, UMP menjadi salah satu jaring pengaman atau safety net bagi pekerja yang harus dipatuhi oleh seluruh perusahaan di Provinsi Lampung.
UMP tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun harus mendapatkan pengaturan upah berdasarkan struktur dan skala upah, dengan pengecualian bagi usaha mikro dan kecil.
“Upah minimum provinsi ini berlaku untuk pekerja di bawah satu tahun. Jadi untuk yang di atas satu tahun, maka nanti harus menetapkan struktur upah dan skala upah. Ini dikecualikan untuk usaha mikro kecil,” ujar Agus.
Pada 2026, Pemprov Lampung menetapkan UMP sebesar Rp3.047.734. Dengan kenaikan Rp237.418,48 pada 2027, upah minimum provinsi tersebut menjadi Rp3.285.152,48.
