Jakarta — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pelaku industri plastik agar tidak menaikkan harga secara berlebihan di tengah lonjakan biaya bahan baku. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah dampak lanjutan terhadap harga pangan, khususnya minyak goreng.
“Jangan lah (naikkan harga plastik), (boleh) naik-naik lah dikit, tapi jangan naik banyak banget. Udah,” ujar Amran di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).
Ia menegaskan bahwa komoditas strategis seperti minyak goreng tidak boleh terdampak signifikan oleh faktor di luar produksi, termasuk biaya kemasan. Pemerintah, lanjutnya, akan turun tangan jika ditemukan praktik kenaikan harga yang tidak wajar.
“Itu (harga) minyak goreng, enggak boleh macam-macam. Kasih tau aja. Jangan cari persoalan,” tegasnya.
Amran juga memastikan pemerintah akan menelusuri pihak-pihak yang diduga menaikkan harga secara tidak wajar, baik produsen maupun distributor dalam rantai pasok.
“Nanti aku suruh cek di mana tempatnya. PT apa yang jual. Coba sebut PT-nya. Aku suruh periksa sekarang,” katanya.
Di sisi lain, ia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng meski ada tekanan dari kenaikan biaya plastik.
Amran turut menyoroti fenomena kenaikan harga minyak goreng di tengah kondisi produksi yang disebut melimpah. Ia menilai situasi tersebut tidak sepenuhnya rasional dan mengindikasikan adanya persoalan dalam rantai distribusi.
“Sekarang beras melimpah, minyak goreng melimpah, harga naik. Berarti apa, ada mafia di tengahnya. Masuk akal enggak kalau produksi naik 6 juta ton tapi harga tetap naik?” ucapnya.
Ia menyebut produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) nasional meningkat signifikan dan ekspor mencapai 32 juta ton berdasarkan laporan pelaku industri. Karena itu, menurutnya, tidak logis jika harga minyak goreng tetap tinggi di dalam negeri.
Dalam konteks tersebut, Amran menegaskan pemerintah akan berpihak pada masyarakat dan tidak mentoleransi praktik yang merugikan konsumen.
Di tengah tekanan harga plastik, pemerintah juga mendorong solusi jangka menengah melalui substitusi bahan baku nafta dengan CPO. Langkah ini dinilai memungkinkan mengingat ketersediaan sawit domestik yang melimpah.
“Ya, enggak masalah (produksi substitusi nafta dari CPO). Bahan baku kita cukup. Lebih dari cukup. Ekspor kita 32 juta ton,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan produksi CPO tetap terjadi meski sebagian dialokasikan untuk program biofuel seperti B40 hingga menuju B50. Kenaikan harga global juga disebut mendorong perbaikan produktivitas di sektor hulu.
Kenaikan harga plastik sendiri dipicu oleh terganggunya pasokan nafta sebagai bahan baku utama yang sebagian besar masih diimpor dari Timur Tengah. Konflik geopolitik serta gangguan distribusi global turut mempersempit pasokan dan mendorong harga naik.
Pemerintah kini berupaya mencari alternatif pasokan dari negara lain serta mendorong diversifikasi bahan baku, termasuk pemanfaatan CPO, LPG, dan plastik daur ulang guna menjaga stabilitas industri.
