Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai Indonesia perlu segera melakukan reformasi di sektor pariwisata guna memitigasi dampak krisis global, khususnya akibat konflik di Timur Tengah.
Menurutnya, sektor pariwisata saat ini menghadapi tekanan seiring terganggunya konektivitas global yang dipicu konflik tersebut.
“Indonesia perlu segera melakukan reformasi untuk memitigasi kerugian akibat krisis global, serta membangun fondasi pariwisata dan destinasi yang kompetitif, tangguh, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/3).
Melansir Antara, Kementerian Pariwisata memproyeksikan potensi kehilangan sekitar 5.500 wisatawan mancanegara (wisman), dengan potensi kerugian devisa mencapai Rp184,8 miliar per hari apabila tidak segera dilakukan langkah mitigasi.
Sementara itu, laporan InJourney Airports pada periode akhir Februari hingga 10 Maret 2026 mencatat adanya gangguan pada sembilan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai. Gangguan tersebut berdampak pada mobilitas 47.012 penumpang dan diperparah oleh kenaikan harga avtur.
Airlangga menegaskan bahwa sektor pariwisata tetap menjadi fokus penting karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional. Pada 2025, sektor pariwisata tercatat menyumbang Rp945,7 triliun atau setara 3,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, jumlah kunjungan wisman mencapai 15,39 juta orang atau tumbuh 10,7 persen secara tahunan (year on year/yoy). Dari sisi devisa, sektor ini menghasilkan 18,91 miliar dolar AS serta menyerap 25,91 juta tenaga kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga memaparkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga daya saing pariwisata nasional. Salah satunya melalui perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK).
Berdasarkan World Travel and Tourism Council, kebijakan BVK terhadap 169 negara sejak 2015 mampu mendorong pertumbuhan wisatawan hingga 15 persen per tahun, sekaligus menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja baru di sektor pariwisata. Saat ini, Kementerian Pariwisata telah mengidentifikasi 20 negara potensial sebagai target perluasan kebijakan tersebut.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan pasar domestik dengan memanfaatkan momentum libur Lebaran sebagai penopang utama. Strategi ini dapat dilakukan melalui konsep micro-tourism, yakni pengembangan destinasi dalam radius perjalanan darat dengan pengalaman wisata yang lebih mendalam.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus, seperti diskon transportasi selama periode Lebaran 2026 serta kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk meningkatkan mobilitas wisatawan domestik.
Langkah lainnya meliputi negosiasi pembukaan rute internasional baru, penguatan branding Indonesia sebagai destinasi yang aman dan stabil, serta promosi destinasi bagi digital nomad.
Wilayah seperti Jakarta, Kepulauan Riau, hingga KEK Kura-Kura Bali dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ekosistem kerja berbasis teknologi yang aman bagi talenta digital global.
“Dengan gejolak nilai tukar saat ini, seharusnya menjadi potensi tersembunyi dalam menarik wisatawan karena mereka bisa mendapatkan nilai lebih dari uang yang mereka tukarkan. Untuk itu, pemasaran yang menonjolkan Indonesia sebagai destinasi high-end dengan harga terjangkau perlu diperkuat,” kata Airlangga.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menjaga ketahanan ekosistem pariwisata di tengah dinamika global.
