TANJUNG JABUNG TIMUR — Kondisi jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kian memperlihatkan wajah nyata pembangunan yang timpang. Jalan berlubang, rusak berat, berlumpur saat hujan dan berdebu saat kemarau masih menjadi pemandangan lazim yang harus diterima warga setiap hari. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: ke mana arah janji bupati tentang prioritas pembangunan infrastruktur?
Beberapa ruas jalan di Kecamatan Nipah Panjang, Geragai, Dendang hingga wilayah pedalaman lainnya dinilai berada dalam kondisi yang tidak layak fungsi. Kendaraan kerap terjebak, aktivitas ekonomi tersendat, dan risiko kecelakaan meningkat. Ironisnya, kerusakan ini bukan persoalan baru, melainkan masalah kronis yang terus berulang setiap tahun tanpa penyelesaian fundamental.
“Setiap tahun kami dijanjikan perbaikan. Tapi yang datang hanya tambal sulam, setelah itu rusak lagi. Seolah-olah kami hanya diingat saat musim kampanye,” kata seorang warga dengan nada kecewa.
Pernyataan itu sejalan dengan persepsi publik yang menilai janji perbaikan jalan selama ini lebih banyak berhenti pada retorika ketimbang aksi nyata. Pembangunan yang semestinya menyentuh kebutuhan dasar justru terlihat stagnan, sementara seremonial dan wacana pembangunan terus diproduksi di ruang-ruang formal.
Lebih memprihatinkan, warga menilai tidak ada kejelasan arah kebijakan yang tegas. Tidak transparannya jadwal perbaikan, minimnya sosialisasi, serta lemahnya pengawasan proyek menjadi faktor yang memperkuat dugaan bahwa persoalan jalan belum menjadi prioritas sesungguhnya dalam agenda pemerintah daerah.
Pengamat kebijakan publik menyebut situasi ini sebagai bentuk kegagalan tata kelola pembangunan.
“Jika jalan sebagai infrastruktur dasar saja tidak mampu ditangani secara konsisten, bagaimana mungkin kita berbicara tentang percepatan ekonomi dan kesejahteraan?” ujarnya.
Kerusakan jalan juga berdampak luas pada kehidupan sosial. Biaya transportasi meningkat, distribusi hasil pertanian terhambat, dan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan serta kesehatan menjadi semakin sulit. Dalam kondisi ini, yang paling dirugikan tetaplah masyarakat kecil.
Kritik pun mengarah langsung pada kepala daerah. Janji bupati untuk menjadikan infrastruktur sebagai prioritas kini dinilai kehilangan legitimasi moral karena tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Warga menilai ada jurang lebar antara kata dan kerja, antara baliho kampanye dan kondisi sebenarnya.
“Kalau memang jalan prioritas, seharusnya sudah ada perubahan nyata, bukan sekadar pernyataan di podium,” ujar tokoh masyarakat setempat.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak lagi menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan normatif, melainkan mulai menunjukkan keberpihakan nyata melalui program yang terukur, transparan, dan berkelanjutan.
Sebab bagi warga Tanjab Timur, jalan rusak bukan hanya persoalan aspal — ia adalah ukuran paling jujur tentang seberapa serius pemimpin memperjuangkan rakyatnya. (*)
