Jakarta — Puluhan negara peserta Piala Dunia 2026 terancam harus mengeluarkan biaya lebih besar setelah FIFA gagal mengamankan kesepakatan pembebasan pajak secara menyeluruh dari pemerintah Amerika Serikat (AS).
Padahal, FIFA sebelumnya telah menikmati status bebas pajak di AS sejak turnamen serupa digelar pada 1994. Namun, fasilitas tersebut tidak otomatis berlaku bagi 48 asosiasi nasional peserta, yang tetap diwajibkan membayar pajak federal, pajak negara bagian, hingga pajak tingkat kota.
Dari total 48 tim yang lolos ke putaran final, hanya 18 asosiasi nasional yang negaranya memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DTA) dengan AS. Kondisi ini membuat delegasi mereka terbebas dari pajak federal. Mayoritas negara tersebut berasal dari kawasan Eropa.
Sementara itu, di luar dua tuan rumah bersama—Kanada dan Meksiko—hanya Australia, Mesir, Maroko, dan Afrika Selatan yang termasuk negara non-Eropa dengan perjanjian DTA bersama AS.
Kebijakan pajak ini dinilai membuat asosiasi dari negara kecil menanggung beban yang tidak seimbang dibandingkan negara-negara maju. Negara debutan seperti Curacao dan Cape Verde berpotensi menghadapi beban pajak lebih besar dibanding negara seperti Inggris dan Prancis yang telah memiliki perjanjian pajak dengan AS.
Oriana Morrison, konsultan pajak yang pernah mendampingi federasi Portugal dan Brasil, menyoroti kesenjangan tersebut.
“Negara-negara dengan sistem hukum yang lebih kuat dan sudah memiliki perjanjian pajak dengan AS, seperti Inggris dan Spanyol, akan jauh lebih hemat biaya dibanding negara kecil seperti Curacao atau Haiti,” ujarnya dikutip dari The Guardian.
Ia menambahkan, bagi banyak tim kecil, pendapatan dari Piala Dunia merupakan peluang besar untuk mengembangkan sepak bola di dalam negeri. Namun, sebagian besar dana tersebut justru berpotensi habis untuk membayar pajak.
“Ketimpangannya sangat nyata, dan ini akan membuat keikutsertaan di Piala Dunia menjadi sangat mahal bagi sebagian besar negara non-Eropa,” kata Morrison.
Perlu diketahui, kewajiban pajak ini tidak berdampak langsung pada penghasilan pemain, karena hukum federal AS memang mengatur bahwa atlet wajib membayar pajak atas setiap penampilan mereka. Sorotan utama justru tertuju pada staf teknis dan pelatih kepala, yang menerima gaji lebih besar dan dibayarkan langsung oleh federasi.
Sebagai contoh, Carlo Ancelotti selaku pelatih timnas Brasil harus menanggung pajak ganda di Brasil dan AS. Sementara Thomas Tuchel sebagai pelatih Inggris hanya dikenakan pajak di negaranya sendiri. Federasi besar seperti Brasil masih mampu menutupi selisih tersebut, namun bagi asosiasi kecil, kondisi ini menjadi beban finansial yang berat.
Di tengah ketimpangan tersebut, FIFA tetap menetapkan anggaran operasional yang sama untuk seluruh tim, yakni sebesar 1,5 juta dolar AS atau sekitar Rp25,5 miliar.
Selain itu, tunjangan harian per anggota delegasi juga mengalami penurunan, dari 850 dolar AS pada Piala Dunia 2022 di Qatar menjadi 600 dolar AS pada edisi 2026. Penurunan ini terjadi meskipun biaya hidup di AS diketahui lebih tinggi dibanding Qatar.
Sebagai perbandingan, Qatar sebelumnya memberikan pembebasan pajak penuh kepada seluruh 32 federasi peserta. Kanada dan Meksiko juga menerapkan kebijakan serupa, sehingga tim yang bertanding di dua negara tersebut akan menghadapi beban pajak yang lebih ringan.
