Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menggandeng wilayah penyangga untuk menyediakan fasilitas park and ride guna mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum (transum). Langkah ini ditempuh sebagai upaya menekan kebiasaan penggunaan kendaraan pribadi yang selama ini menjadi salah satu pemicu kemacetan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan harapannya agar warga tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi sejak dari rumah hingga memasuki wilayah Jakarta sebelum beralih ke transportasi umum.
“Saya itu mengharapkan orang jangan dari rumah menggunakan kendaraan pribadi sampai masuk ke Jakarta baru menggunakan transportasi umum Jakarta. Yang saya harapkan park and ride itu ada di dekat rumah masing-masing,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (25/2) seperti dikutip dari Antara.
Kolaborasi dengan Daerah Penyangga
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemprov DKI akan bekerja sama dengan sejumlah daerah penyangga, yakni Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor. Penyediaan park and ride di wilayah-wilayah tersebut diharapkan dapat mengurangi beban kendaraan yang masuk ke Jakarta setiap hari.
Jika fasilitas itu terwujud, Pramono menilai tingkat kemacetan di Jakarta dapat menurun secara signifikan.
Selain park and ride, ia juga berharap daerah penyangga membangun halte Transjabodetabek yang layak dan nyaman bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan halte yang memadai akan mendorong peningkatan jumlah pengguna transportasi umum.
“Jangan kemudian, mohon maaf semuanya jadi beban Jakarta. Karena sekarang ini semua alat transportasinya sepenuhnya Jakarta. Termasuk subsidi-nya sepenuhnya Jakarta. Saya hanya berharap kemudian haltenya mohon bisa disiapkan juga yang baik. Supaya siapapun yang akan turun nggak kepanasan dan kehujanan,” ungkap Pramono.
Transjabodetabek Tetap Berjalan
Sebelumnya, Pramono menegaskan bahwa Transjabodetabek tetap beroperasi meski muncul keluhan terkait belum tersedianya halte di beberapa wilayah penyangga.
Ia menilai tingginya animo masyarakat terhadap layanan tersebut menjadi sinyal positif bagi pengembangan transportasi publik lintas wilayah. Namun demikian, kondisi itu harus diimbangi dengan kesiapan sarana dan prasarana, terutama di daerah penyangga seperti Depok.
Konektivitas 92 Persen, Pengguna Rutin 23,6 Persen
Dalam kesempatan itu, Pramono menyebut konektivitas transportasi umum di Jakarta telah mencapai 92 persen. Meski demikian, jumlah pengguna rutin transportasi umum baru sekitar 23,6 persen.
Menurutnya, kondisi ini terjadi karena sebagian warga masih memilih menggunakan kendaraan pribadi menuju halte atau stasiun terdekat, lalu memarkirkannya di fasilitas park and ride.
Pramono berharap ke depan masyarakat dapat membiasakan diri menggunakan transportasi umum langsung dari rumah masing-masing. Ia juga mendorong wilayah penyangga untuk ikut membangun fasilitas transportasi yang nyaman agar semakin banyak warga beralih ke transportasi umum.
“Mudah-mudahan tawaran-tawaran transportasi yang murah, fasilitas bagus, ketepatan waktu juga penting. Itu akan membuat orang kemudian beralih menjadi menggunakan transportasi umum,” ujarnya.
Ia menilai kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi masih menjadi tantangan utama dalam keberhasilan kebijakan transportasi umum.
“Problem utamanya adalah karena kebiasaan orang masih menggunakan transportasi pribadi, sehingga integrasi yang sudah dilakukan, menyangkut integrasi transportasi, visi, kebijakan, tarif, operasional supaya orang naik kendaraan umum itu belum sepenuhnya berhasil karena memang harus mengubah kebiasaan,” kata Pramono.
Kebijakan Dorong Perubahan Kebiasaan
Untuk mendorong perubahan tersebut, Pemprov DKI telah menerapkan sejumlah kebijakan. Salah satunya adalah menggratiskan transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat.
Selain itu, diterbitkan pula Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.
Pramono juga menghadirkan layanan Transjabodetabek agar warga wilayah penyangga yang bekerja di Jakarta memiliki akses transportasi umum yang lebih mudah.
“Dan itu terbukti bahwa dalam waktu satu tahun pemerintahan yang saya pimpin, ada kenaikan yang signifikan orang naik transportasi umum,” katanya.
