Namun, Reuters melaporkan bahwa Washington mengklaim dapat menolak permohonan visa berdasarkan pertimbangan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.
Kementerian Luar Negeri AS mengonfirmasi larangan tersebut dan mengulangi tuduhan bahwa PLO dan PA telah gagal dalam menanggulangi ekstremisme serta mendorong pengakuan sepihak terhadap negara Palestina. Para pejabat Palestina menolak tuduhan ini dan menyatakan bahwa upaya yang dipimpin AS selama bertahun-tahun tidak berhasil mengakhiri pendudukan Israel atau memastikan kemerdekaan Palestina.
“Kami merasa perlu untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan PA atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen yang telah disepakati dan dampaknya terhadap prospek perdamaian,” ungkap pernyataan dari Kementerian Luar Negeri AS.
Namun, bagi pejabat Otoritas Palestina yang hadir di PBB, larangan ini tidak berlaku, sebagaimana dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri AS.
Sementara itu, Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, menegaskan bahwa masalah visa untuk Abbas dan delegasi Palestina akan dibahas dengan pihak AS, dan menegaskan pentingnya mematuhi Perjanjian Markas Besar PBB.
