Saat ini, yang dibutuhkan bukanlah tambahan dokumen kajian atau rapat koordinasi, melainkan aksi nyata yang terukur dan konsisten. Pemerintah daerah perlu mengalihkan fokus pada revitalisasi TPS3R yang sudah ada, menciptakan sistem insentif yang menarik bagi desa/kelurahan yang berhasil mengelola sampahnya secara mandiri, dan membentuk gugus tugas lintas pemangku kepentingan yang melibatkan unsur masyarakat, akademisi, dan aktivis lingkungan. Rangkaian tindakan konkret yang berkelanjutan jauh lebih bermakna dari pada menunggu proyek prestisius yang penuh ketidakpastian.
Statistik SIPSN 2022-2023 telah menyuarakan kegentingan, realitas lapangan memperlihatkan urgensi, dan kesabaran masyarakat semakin menipis kini saatnya pemerintah menunjukkan kepemimpinan yang berani dan visioner. Jika tidak, yang kita siapkan bukanlah masa depan berkelanjutan, melainkan warisan bencana ekologis bagi generasi mendatang. Pertanyaan kritisnya: akankah para pemimpin kita dikenang sebagai pelopor perubahan yang menyelamatkan lingkungan, atau sekadar figuran dalam sejarah yang membiarkan krisis sampah mengubur peradaban dan kesejahteraan masyarakatnya?
