“Kami tidak akan main-main kali ini. Jika melanggar, sanksi menanti. Kalau perlu, perusahaan dibekukan,” ujar Aidi dengan nada penuh ultimatum.
Dinas terkait seperti Dishub dan Satpol PP diminta segera menegakkan aturan. Tak ada lagi toleransi untuk perusahaan nakal yang merusak fasilitas umum dan tak menunaikan kewajiban sosial mereka.
Asisten II Setda Muaro Jambi, M. Nazman, tak menampik kekacauan yang terjadi. Ia mengakui perlunya perombakan total dalam struktur dan manajemen Forum CSR.
“Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan, termasuk penggantian pengurus. Kritik dari DPRD menjadi cambuk untuk memperbaiki ini semua,” ucap Nazman.
Rapat itu juga menyeret sejumlah isu sensitif lainnya ke meja pembahasan: Galian C ilegal, usaha tak berizin, kerusakan lingkungan, hingga aktivitas prostitusi terselubung. Dewan mendesak OPD terkait untuk segera bertindak.
Langit Muaro Jambi boleh jadi mendung sore itu, namun yang lebih gelap adalah nasib tata kelola CSR dan pengawasan perusahaan. Dewan telah bicara, kini semua mata tertuju pada langkah nyata pemerintah dan perusahaan.
