Muaro Jambi – Aura ketegangan menyelimuti ruang rapat gabungan DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Senin sore, 5 Mei 2025. Di bawah pimpinan langsung Ketua DPRD, Aidi Hatta, para legislator menggelar rapat bersama jajaran eksekutif Pemkab untuk membongkar sejumlah persoalan krusial, dengan sorotan utama: Forum CSR yang tak kunjung memberi dampak nyata.
Forum CSR Kabupaten Muaro Jambi, yang dibentuk sejak tahun 2022 dan dihuni oleh 129 perusahaan, dipertanyakan kejelasan perannya. Sudah dua tahun berjalan, tak ada laporan investasi yang transparan, tak ada kontribusi signifikan, dan tak ada kejelasan soal aliran dana. Keadaan ini membuat Forum CSR tampak seperti bayang-bayang kosong—ada, tapi nyaris tak terasa.
“Peran Forum CSR nyaris tidak berjalan. Kami akan panggil seluruh perusahaan yang tergabung,” tegas Aidi Hatta, matanya tajam menyapu barisan peserta rapat.
Tak berhenti di sana, Dewan juga mengungkap fakta memilukan tentang rusaknya infrastruktur jalan akibat kendaraan perusahaan yang melebihi tonase. Padahal Perda Nomor 03 Tahun 2017 sudah jelas: batas maksimal kendaraan adalah 8 ton. Namun aturan ini dilanggar mentah-mentah.
