Sorotan Tajam: Dugaan Korupsi Multilapis di Bungo
LGN menyoroti sejumlah kejanggalan dalam penggunaan anggaran di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo. Dugaan praktik mark-up anggaran, pengadaan fiktif, serta keterlibatan oknum pejabat dinas dan kontraktor, disebut menjadi indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi yang terstruktur.
Namun hingga kini, menurut LGN, belum ada langkah konkret dari aparat penegak hukum. Karena itu, aksi ini diatur sebagai bentuk eskalasi gerakan yang menuntut ketegasan negara.
“Kami tidak ingin mendengar jawaban normatif lagi. Kami ingin langkah nyata dan tegas,” kata Arigandhi, Koordinator Nasional LGN.
Lima Tuntutan Tegas LGN:
1. KPK segera membuka penyelidikan menyeluruh dan transparan terhadap dugaan korupsi di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.
2. Kapolri memerintahkan Bareskrim membentuk tim investigasi independen dan profesional.
3. Kejaksaan Agung melakukan audit menyeluruh terhadap proyek yang terindikasi bermasalah dan memproses hukum semua pihak yang terlibat.
