Desakan ke KPK dan Mabes Polri
LGN secara khusus meminta KPK untuk segera turun tangan dengan membentuk tim penyelidikan khusus. Selain itu, mereka juga mendesak Kapolri agar menginstruksikan Bareskrim Mabes Polri membentuk tim investigasi independen guna menuntaskan kasus ini secara tuntas dan transparan.
“Kami tidak ingin perkara ini berakhir sebagai laporan yang dilupakan. Harus ada ketegasan! Harus ada transparansi!” ujar Arigandhi, menegaskan komitmen LGN dalam mengawal kasus tersebut.
Lima Tuntutan Resmi LGN
1. KPK segera menyelidiki dugaan korupsi di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo secara profesional dan transparan.
2. Kapolri melalui Bareskrim membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas dugaan mark-up anggaran dan proyek fiktif.
3. Penetapan tersangka terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat, baik dari unsur dinas maupun kontraktor pelaksana.
4. Proses hukum dilakukan secara terbuka dan akuntabel untuk menjamin kepercayaan publik.
5. Kementerian Dalam Negeri diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bungo.
