Lebih jauh, sikap tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara retorika politik dan realitas kepemimpinan. Mahasiswa yang turun ke jalan bukanlah musuh negara, melainkan mitra kritis yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Tanggapan yang meremehkan justru menjadi bentuk pengkhianatan terhadap prinsip akuntabilitas dan etika kepemimpinan.
Insiden ini turut disorot oleh berbagai pihak, termasuk Rijal Lumban Gaol, Kabid Aksi dan Pelayanan GMKI Jambi. Ia menyayangkan pernyataan tersebut dan menilai bahwa seorang wakil rakyat seharusnya menunjukkan sikap yang melindungi rakyat, bukan merendahkan. “Harusnya beliau mengayomi, bukan malah arogan. Sangat disayangkan karena beliau juga tergolong muda dan mestinya bisa menjadi teladan,” ujar Rijal.
Adapun tuntutan ALM dalam aksi tersebut meliputi:
- Mencabut Undang-Undang TNI
- Menolak RUU POLRI, RKUHP, dan RUU ASN
- Mengesahkan RUU Perampasan Aset
- Mengusut tuntas permasalahan di RSUD Raden Mattaher Jambi
- Menyelesaikan konflik agraria di Provinsi Jambi
Sayangnya, hingga saat ini belum ada tanggapan konkret dari pihak DPRD terhadap tuntutan tersebut. ALM menyatakan akan terus melakukan aksi hingga aspirasi mereka benar-benar didengar dan ditindaklanjuti.
