Pertanyaan yang muncul ialah :
Mengapa Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi terlibat langsung dalam investigasi jika memang bukan bagian dari tanggung jawab Komisi 1?
Apakah ada motif lain yang menjadi alasan di balik ketidakterbukaan informasi?
Ketua DPW PWDPI Jambi, Irwanda Naufal Idris, menegaskan bahwa transparansi adalah bagian esensial dari demokrasi yang sehat. Ketidakmauan anggota dewan untuk memberikan informasi dapat dianggap sebagai pengabaian tugas serta bentuk perlindungan terhadap pelanggaran hukum. Tegasnya saat ditemui awak media di kantor PWDPI Provinsi Jambi, 14 Januari 2025
Masyarakat Jambi kini menantikan langkah nyata dari DPRD untuk memulihkan kepercayaan publik. Transparansi dan akuntabilitas harus segera ditegakkan agar kasus ini tidak semakin mencoreng nama baik institusi legislatif setempat. (*)
