Meskipun program Dana Desa sudah diterapkan oleh pemerintah, penerapan anggaran untuk pembangunan jalan sering mengalami hambatan seperti tindakan korupsi, kurangnya perencanaan yang matang, atau kesulitan mencari tenaga ahli yang sesuai.
Potensi ekonomi pedesaan yang besar di Jambi, seperti sektor agribisnis dan pariwisata, seringkali terkendala oleh kondisi jalan yang tidak memadai. Diperlukan tinjauan menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan desa agar tidak hanya terfokus pada alokasi dana, tetapi juga pada pengawasan dan implementasi yang tepat sasaran.
Masukan dan saran yang diberikan. Penting bagi pemerintah untuk mengutamakan perbaikan jalan di desa secara transparan dalam penggunaan Dana Desa serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pemeliharaan jalan tersebut.
Kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah juga mampu mendukung sumber dana dan mutu pembangunan. Penting untuk memperhatikan kualitas dan keberlanjutan dalam pendekatan infrastruktur agar dapat memberikan manfaat jangka panjang yang maksimal bagi masyarakat.
Pembangunan jalan desa yang memadai merupakan kebutuhan yang mendesak sekaligus investasi jangka panjang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Jambi, usaha yang gigih untuk meningkatkan kondisi jalan di desa akan membawa manfaat yang positif, misalnya memperluas akses ke pasar, institusi pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat memastikan bahwa pengembangan jaringan jalan di pedesaan akan benar-benar mendukung visi kemajuan Indonesia yang merata. (*)
