Sektor Jasa Keuangan Terjaga Stabil Dengan Kinerja Yang Baik, Ditengah Ketidakpastian Yang Masih Tinggi

2. PBKN – POJK Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional (SBDK BUK) sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 8A UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dalam UU P2SK. POJK ini antara lain mengatur antara lain penegasan definisi SBDK, pertimbangan suku bunga acuan, pengumuman komponen pembentuk SBDK, penyampaian detil komponen SBDK yang tervalidasi dengan laporan bank umum terintegrasi, dan sanksi kesalahan pengumuman SBDK ke masyarakat. Dengan terbitnya POJK SBDK BUK diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perhitungan, pengumuman, dan penyampaian SBDK dalam rangka meningkatkan keterbandingan, edukasi dan pelindungan konsumen, serta disiplin pasar.
3. IAKD – SEOJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelaporan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. SEOJK ini menjadi landasan hukum untuk pelaporan Penyelenggara ITSK yang terdaftar di OJK
4. OJK sedang menyusun beberapa rancangan ketentuan, sebagai berikut:

1. PBKN – RPOJK tentang Perintah Tertulis yang merupakan tindak lanjut UU P2SK dan adanya kebutuhan penyelarasan dengan perkembangan ketentuan existing. Adapun penyelarasan yang dilakukan terkait dengan penambahan ketentuan pemberian perintah tertulis kepada LJK untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi sesuai Pasal 8A UU P2SK dan pelaksanaan kewenangan “memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu” terkait pengawasan market conduct (EPK) sesuai Pasal 244 UU P2SK. RPOJK ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, dan memberikan pelindungan hukum dalam pelaksanaan kewenangan OJK terkait dengan pemberian Perintah Tertulis.
2. PBKN – RPOJK tentang Perubahan atas POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) bagi Bank Umum, disusun dalam rangka penguatan pengaturan terhadap prinsip prudensial yang selaras dengan standar internasional (Basel) serta memperkuat manajemen risiko likuiditas jangka pendek yang comparable dan reliable bagi seluruh Bank Umum Konvensional (BUK). 

RPOJK ini mengatur antara lain: (a) kewajiban perhitungan dan pelaporan LCR bagi seluruh BUK (termasuk Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 Non Asing); (b) penyesuaian terhadap update standar Basel seperti penambahan komponen High Quality Liquid Asset (HQLA); dan (c) payung pengaturan untuk Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP).

3. PBKN – RPOJK tentang Perubahan atas POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio/NSFR) bagi Bank Umum, disusun dalam rangka memperkuat manajemen risiko likuiditas jangka panjang yang comparable dan reliable bagi seluruh Bank Umum Konvensional (BUK) serta penyelarasan dengan standar akuntansi terkini. RPOJK ini mengatur antara lain: (a) kewajiban perhitungan dan pelaporan NSFR bagi seluruh BUK (termasuk Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 Non Asing); dan (b) penyesuaian cakupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam perhitungan Required Stable Funding (RSF).
4. PBKN – RPOJK tentang Pelaporan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi BPR dan BPRS sebagai upaya mendukung penyederhanaan dan digitalisasi proses pelaporan. RPOJK disusun sebagai dasar hukum penyusunan dan penyampaian seluruh laporan berkala dan insidental BPR dan BPRS melalui sistem pelaporan OJK dalam rangka meningkatkan pengawasan BPR dan BPRS serta mempermudah dokumentasi, monitoring, dan pengolahan data. RPOJK ini juga sebagai dasar pengaturan bagi BPR dan BPRS dalam mengumumkan laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi kepada masyarakat.
5. PBKN – RPOJK tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM sebagai tindak lanjut dari Pasal 249 UU P2SK serta dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

RPOJK ini akan mengatur antara lain: a) kewajiban dan ruang lingkup pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM, yang berlaku bagi bank dan lembaga jasa keuangan nonbank; b) tata kelola, manajemen risiko serta kebijakan dan prosedur mengenai akses pembiayaan UMKM; c) kerja sama dalam pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM; d) hapus buku atau hapus tagih dalam rangka kemudahan akses pembiayaan UMKM; serta e) peningkatan literasi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM. 

Dengan RPOJK ini, diharapkan dapat menjadi landasan bagi LJK dalam memberikan akses pembiayaan kepada UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga LJK dan pelaku UMKM dapat terus bersinergi dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.