Mencari Solusi Permasalahan, Pertaruhan Integritas Prof. Sutrisno
“Perlakuan paling konyol yang sering diterima sejarah adalah manusia tak pernah mau belajar darinya,” (G.W.F Hegel).
Dua tahun sudah sejak kegagalan Prof. Sutrisno mengawal keberlanjutan demokrasi di Unja. Kini dengan permasalahan yang timbul di Fakultas Peternakan dan FKIP, wajib bagi Prof. Sutrisno untuk mulai memberikan perhatiannya. Tidak sulit, hanya perlu memastikan suksesi berjalan sebagai mestinya, jujur dan sesuai dengan landasan demokrasi, yaitu dari, oleh dan untuk. Dalam SK Kemendikbud tahun 1998, hal tersebut ditegaskan pada pasal 2, yang berbunyi; organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa.
Langkah yang perlu diambil saat ini adalah menghidupkan kembali partai dan menghadirkan kembali forum KBM. Prof. Sutrisno dan jajarannya, termasuk Teja Kaswari tidak perlu repot-repot untuk ikut mengambil kebijakan, cukup dengan memfasilitasi berjalannya agenda. Karena amanah dalam SK Kemendikbud menegaskan jika keseluruhan peran harus melalui mahasiswa. Dari forum KBM yang dihadirkan pokok pembahasan mahasiswa hanya sebatas bagaimana teknis pelaksanaan Pemira, dengan menentukan KPU, Bawaslu dan tim sejenis jika memang harus terlibat, terpenting adalah komitmen untuk bersama-sama menjalankan Pemira yang jujur dan adil.
Mengenai pelaksanaan, website E-Pemira belum siap untuk menjadi pengganti kotak suara. Pemira wajib dilaksanakan dengan cara konvensional, sebab tidak ada lagi alasan untuk menghindari massa berkumpul seperti di zaman Covid. Selain itu, Pemira konvensional juga untuk menekan adanya indikasi kecurangan, pelaksanaan Pemira Fakultas Peternakan dan FKIP cukuplah menjadi senyata-nyatanya pembelajaran. Semoga tidak ada lagi kebebalan di kalangan mahasiswa, apa lagi birokrasi. Jika masih saja dipaksakan melalui E-Pemira, tentu sejak awal pelaksanaan tidak sehat, ada pihak yang sedang bermain-main dengan kepentingan kelompok.
