Inflasi selalu dimulai dari angka. Persentase. Grafik. Pernyataan resmi.
Namun bagi masyarakat, inflasi tidak pernah hadir sebagai statistik. Ia hadir sebagai pengalaman hidup.
Harga kebutuhan pokok yang naik pelan tapi konsisten. Gaji yang terasa berhenti tumbuh. Pengeluaran yang semakin sulit dipangkas tanpa mengorbankan kualitas hidup. Di titik inilah muncul jarak antara apa yang disebut negara sebagai “inflasi terkendali” dan apa yang dirasakan rakyat sebagai “hidup yang makin mahal”.
Secara makroekonomi, inflasi Indonesia memang belum berada pada level yang mengkhawatirkan. Angkanya masih satu digit. Stabilitas relatif terjaga. Tidak ada gejolak ekstrem. Namun persoalannya bukan pada tinggi atau rendahnya inflasi semata, melainkan pada siapa yang paling menanggung bebannya.
Inflasi tidak pernah bekerja secara netral. Ia tidak menghantam semua lapisan masyarakat dengan kekuatan yang sama. Kenaikan harga pangan, energi, dan biaya dasar kehidupan akan jauh lebih terasa bagi rumah tangga yang sebagian besar pendapatannya habis untuk konsumsi. Di sinilah inflasi berubah dari sekadar persoalan ekonomi menjadi soal keadilan sosial.
Kelompok berpendapatan rendah tentu paling rentan. Namun ada satu kelompok lain yang kerap luput dari perhatian: kelas menengah. Mereka tidak cukup miskin untuk mendapat perlindungan penuh, tetapi juga tidak cukup kaya untuk kebal terhadap kenaikan harga. Inflasi membuat kelas menengah mengurangi tabungan, menunda rencana hidup, dan perlahan kehilangan daya tahan ekonomi. Ini bukan kemiskinan mendadak, melainkan kerapuhan yang tumbuh diam-diam.
Masalah lain muncul dari cara inflasi diukur dan dikomunikasikan. Angka inflasi nasional adalah rata-rata. Sementara kehidupan nyata tidak pernah hidup dalam rata-rata. Pengalaman inflasi di kota besar berbeda dengan di daerah. Pengalaman rumah tangga berbeda dengan perusahaan. Maka ketika masyarakat merasa inflasi “lebih tinggi” dari yang diumumkan, perasaan itu bukan ilusi. Itu adalah inflasi personal—kenyataan yang tidak selalu tertangkap oleh statistik agregat.
Bahaya terbesar inflasi Indonesia hari ini bukan pada lonjakannya, melainkan pada ketahanannya. Inflasi yang berlangsung lama, meski moderat, akan menggerus daya beli secara perlahan namun pasti. Dalam jangka panjang, ini melemahkan konsumsi, mempersempit ruang kelas menengah, dan memperlebar ketimpangan. Lebih dari itu, ia menciptakan kelelahan sosial—rasa bahwa kerja keras tidak lagi sebanding dengan hasil.
Di sinilah negara diuji. Menjaga inflasi tetap “terkendali” secara teknis memang penting. Tetapi itu belum cukup. Negara juga harus memastikan bahwa stabilitas makro benar-benar terasa dalam kehidupan mikro. Jika tidak, maka stabilitas hanya akan menjadi narasi elite, bukan pengalaman publik.
Inflasi pada akhirnya bukan sekadar persoalan ekonomi. Ia adalah ujian etika kebijakan. Apakah negara hadir hanya untuk menenangkan pasar dan angka, atau juga untuk menjaga martabat hidup warganya?
Sebab ketika inflasi terus menggerus daya beli tanpa disertai perbaikan nyata dalam kesejahteraan, yang hilang bukan hanya nilai uang, melainkan kepercayaan. Dan kepercayaan adalah fondasi paling mahal dalam sebuah negara.
