JAKARTA – Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, mengingatkan negara-negara yang tergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Forces/ISF), termasuk Indonesia, terkait tugas dan batasan peran mereka di Jalur Gaza, Palestina.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher yang dirilis Rabu (11/2), Hamdan menyatakan telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk Indonesia, yang disebut berencana mengirim ribuan pasukan untuk bergabung dalam misi ISF.
“Kami menekankan bahwa agar hal ini dapat dicapai dengan benar, pasukan harus ditempatkan di perbatasan, memisahkan warga Palestina dari pendudukan, dan mencegah pendudukan melanjutkan agresinya terhadap rakyat Palestina,” kata Hamdan.
Ia menegaskan, berdasarkan komunikasi yang dilakukan, peran Indonesia di Gaza disebut akan terbatas pada pemisahan warga Palestina dari pasukan pendudukan serta mencegah agresi berlanjut. Pasukan tersebut, kata dia, tidak akan mencampuri urusan sipil.
“Kami mendengar pernyataan yang jelas dari semua negara ini bahwa mereka tidak akan menjadi pihak yang melaksanakan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau melakukan agresi terhadap mereka,” ujarnya.
Hamdan juga menyebut telah mendengar pernyataan eksplisit dari pemerintah Indonesia bahwa mereka tidak akan menjadi pelaksana agenda Israel apa pun di Jalur Gaza.
Laporan Media Israel soal Pengiriman Pasukan RI
Media Israel, KAN, melaporkan Indonesia akan menjadi negara pertama yang mengerahkan pasukan internasional ke Gaza beberapa pekan setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menggelar konferensi tingkat tinggi Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di Washington.
KTT Board of Peace dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari di Washington.
Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang akan mengirim pasukan sebagai bagian dari ISF bersama Uni Emirat Arab, Italia, Azerbaijan, Pakistan, Qatar, Turki, dan sejumlah negara lainnya.
Pasukan ISF direncanakan bertugas menjaga dan mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, termasuk menangani isu perbatasan. Sebagai contoh, pasukan Indonesia berpotensi ditempatkan untuk mengawasi garis perbatasan di Khan Yunis dan Rafah, wilayah Gaza selatan.
Respons Kementerian Pertahanan RI
Terpisah, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan RI Brigjen Rico Ricardo Sirait menyatakan upaya Indonesia dalam mendukung perdamaian, gencatan senjata, serta rekonstruksi di Gaza masih dalam tahap persiapan.
Ia menegaskan pemerintah masih terus berkoordinasi dan menunggu mandat internasional serta keputusan resmi.
“Terkait kabar bahwa Indonesia akan menjadi ‘negara pertama’ yang mengirim pasukan, kami belum dapat mengonfirmasi informasi tersebut,” ujar Rico melalui pesan singkat pada Selasa.
