Jakarta — Center of Economic and Law Studies (Celios) memaparkan sejumlah masalah ekonomi yang dinilai mendesak untuk dibenahi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam laporan bertajuk “Shrinking Middle Class, Pajak, Utang, dan Jalan Keluarnya”, Celios menyoroti ketimpangan ekonomi, pengelolaan anggaran, serta gelombang PHK yang terus meningkat.
Ketimpangan
Celios menilai ketimpangan menjadi akar dari meningkatnya kemarahan publik.
Data mereka menunjukkan total kekayaan 50 orang triliuner Indonesia melonjak lebih dari dua kali lipat hanya dalam enam tahun terakhir. Kini, kelompok itu menguasai harta total Rp4.857 triliun.
Celios juga mencatat kenaikan signifikan pada harta kekayaan pejabat Kabinet Merah Putih. Total kekayaan Prabowo dan para menterinya mencapai Rp21,32 triliun pada 2024, naik dari Rp19,57 triliun pada 2023.
“Kenaikan ini sekitar Rp1,75 triliun atau hampir 9 persen dalam setahun. Rerata kekayaan per individu naik dari Rp391 miliar pada 2023 menjadi Rp426 miliar pada 2024,” tulis Celios.
Anggaran
Celios mengkritisi kebijakan anggaran pemerintah yang dianggap tidak rasional di tengah perlambatan ekonomi.
-
Anggaran pertahanan naik 165 persen.
-
Anggaran ketertiban dan keamanan naik 52,4 persen pada periode APBN 2021–2026.
-
Anggaran perlindungan sosial hanya naik 2,5 persen.
-
Alokasi untuk lingkungan hidup, perumahan, fasilitas umum, kesehatan, dan pariwisata justru tumbuh negatif.
Celios juga menilai penggunaan sebagian besar anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis kurang tepat sasaran.
Pengangguran dan PHK
Persoalan lain yang disoroti adalah meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Mengutip data BPS, Celios menyebut jumlah pekerja terdampak PHK pada Januari–Juni 2025 mencapai 42.385 orang, naik:
-
32,19 persen dibanding April 2024
-
54,36 persen dibanding total sepanjang 2024
“Ekonomi yang sekarat membuat PHK semakin tinggi dan pekerja beralih ke sektor informal,” kata Celios.
Dampak Politik dan Respons Prabowo
Celios menilai ketimpangan dan masalah ekonomi turut memicu gelombang protes masyarakat, yang diperparah dengan isu kenaikan tunjangan anggota DPR.
Aksi demonstrasi sempat meluas ke berbagai daerah setelah insiden sopir ojek online Affan Kurniawan tewas terlindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus lalu.
Menanggapi situasi itu, Presiden Prabowo menyatakan pemerintah terbuka menerima kritik.
“Saya perintahkan kementerian/lembaga untuk menerima utusan kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan koreksi dan perbaikan terhadap jalannya pemerintahan,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8).
Ia juga meminta masyarakat tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah akan memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.
