Penulis : Redaksi

Jakarta — Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menuai polemik usai percakapan teleponnya dengan mantan PM Kamboja Hun Sen bocor ke publik.

Percakapan yang bocor itu membuatnya didesak mundur, terlebih setelah partai konservatif Bhumjaithai, selaku mitra terbesar kedua Partai Pheu Thai-nya, memutuskan keluar dari koalisi.

Ada apa?

Percakapan telepon Paetongtarn dengan Hun Sen bocor pada Rabu (18/6) lalu, di mana isi pembicaraan yang dilakukan pada 15 Juni itu disebut-sebut merusak nama baik militer Thailand.

Dalam percakapan itu, Paetongtarn terdengar mendesak Hun Sen untuk menyelesaikan secara damai sengketa di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja yang belakangan tegang. Namun, pada saat itu, Paetongtarn meminta Hun Sen untuk tidak mendengarkan “pihak lain” di Thailand, termasuk seorang jenderal militer yang disebutnya “cuma ingin terlihat keren”.

Ucapan Paetongtarn ini pun dikritik keras oleh masyarakat Thailand. Ia disebut melemahkan kedaulatan nasional dan menginjak militer, yang secara historis sangat sensitif terhadap otoritas negara.

Tak lama setelah percakapan itu bocor, pada Kamis (19/6), Paetongtarn pun bertemu dengan para pejabat keamanan.

Sambil didampingi oleh menteri pertahanan, kepala angkatan darat, dan komandan angkatan bersenjata, ia meminta maaf atas kebocoran tersebut dan menyerukan persatuan.

“Kita tidak punya waktu untuk berikat. Kita harus melindungi kedaulatan kita. Pemerintah siap mendukung militer dengan segala cara,” ucap Paetongtarn kepada wartawan, seperti dikutip Reuters.

Paetongtarn juga mengatakan bahwa ucapannya di telepon merupakan taktik negosiasi dan ia meyakinkan masyarakat bahwa dirinya tak punya masalah dengan angkatan bersenjata Thailand.

Meski begitu, sentimen negatif masih menyelimuti pemerintahan Paetongtarn.

Partai Bhumjaithai telah menarik diri sejak Rabu malam, beberapa jam setelah percakapan telepon itu bocor.

Partai United Thai Nation, Chat Thai Pattana, dan Demokrat juga telah mengumumkan pertemuan terpisah pada Kamis untuk memutuskan langkah mereka selanjutnya menyusul polemik ini.