Jakarta — NASA resmi akan menonaktifkan atau memensiunkan Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) pada akhir 2030. Stasiun yang mengorbit di orbit rendah Bumi (LEO) itu rencananya akan dijatuhkan ke Bumi mulai awal 2031.
NASA akan mengarahkan ISS jatuh ke titik terpencil di Samudra Pasifik yang dikenal sebagai Point Nemo.
Keputusan ini diambil setelah lebih dari dua dekade ISS menjadi tempat tinggal dan bekerja bagi ratusan astronaut dari berbagai negara.
ISS pertama kali diluncurkan pada 1998 dan mulai dihuni secara permanen sejak 2000. Selama hampir tiga dekade, lebih dari 290 orang dari 26 negara telah tinggal di sana, menjadikannya simbol kerja sama internasional paling ambisius di luar angkasa.
Mengutip CNN, rencana setelah ISS menunjukkan bahwa Amerika Serikat membidik pembangunan pangkalan permanen di bulan, meski pijakan di orbit dekat Bumi menjadi tidak pasti.
Rencana tersebut tertuang dalam perintah eksekutif yang diterbitkan Presiden AS Donald Trump pada 18 Desember 2025.
Dalam kebijakan tersebut, Trump menegaskan prioritas untuk memimpin eksplorasi ruang angkasa, termasuk membawa kembali Amerika Serikat ke bulan melalui program Program Artemis pada 2028.
“(ii) membangun elemen-elemen awal pos terdepan permanen di bulan pada tahun 2030 untuk memastikan kehadiran Amerika yang berkelanjutan di luar angkasa dan memungkinkan langkah-langkah selanjutnya dalam eksplorasi Mars; dan (iii) meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas biaya arsitektur peluncuran dan eksplorasi, termasuk memungkinkan layanan peluncuran komersial dan memprioritaskan eksplorasi bulan,” demikian isi perintah eksekutif tersebut.
Trump juga memerintahkan kemungkinan pemanfaatan tenaga nuklir di ruang angkasa, dengan target peluncuran reaktor nuklir di permukaan bulan pada 2030.
Setelah bulan, target berikutnya adalah eksplorasi Mars.
Mengutip laporan Space pada 12 Maret, Komite Senat AS menyatakan bahwa untuk pertama kalinya undang-undang telah disahkan secara bulat yang memberikan lampu hijau bagi NASA untuk membangun pangkalan permanen di bulan. Namun, RUU tersebut masih harus mendapat persetujuan dari Kongres AS.
Ketua Komite Senat dari Partai Republik, Ted Cruz, menyebut RUU tersebut berjudul “Mengamankan Dominasi Amerika dalam Perlombaan Angkasa Baru” dan menyinggung persaingan antariksa dengan China.
“Amerika Serikat berada dalam perlombaan angkasa strategis yang semakin intensif dengan Republik Rakyat China, yang mencakup orbit Bumi, bulan, dan hamparan ruang angkasa yang lebih luas,” kata Cruz.
“Beijing dengan cepat memajukan ambisi bulannya, memperluas kemampuan di orbitnya, membangun infrastruktur pendukung di luar Bumi, dan mempromosikan kerangka kerja tata kelola alternatif seperti Stasiun Penelitian Bulan Internasional [ILRS] – semuanya dengan tujuan yang jelas,” lanjutnya.
Namun sebelum ambisi tersebut terwujud, berakhirnya ISS pada 2030 membuat NASA berpacu dengan waktu untuk menjaga keberadaan di orbit Bumi demi kepentingan ilmiah.
Pengusaha teknologi antariksa, Dylan Taylor, mengingatkan bahwa kekosongan di orbit tidak boleh terjadi. Ia menilai kondisi tersebut bisa menyerupai persaingan seperti Apple vs Android, terutama dengan kemajuan China yang telah memiliki stasiun luar angkasa baru.
“China memiliki stasiun luar angkasa baru yang canggih… jadi sangat penting bagi kita untuk memiliki kehadiran manusia yang berkelanjutan di orbit,” ujar Taylor, CEO Voyager Technologies, kepada CNN.
Senat AS menilai waktu hingga 2030 tidak cukup bagi NASA untuk mengembangkan, meneliti, dan meluncurkan stasiun luar angkasa pengganti ISS, apalagi jika ditempatkan di bulan.
Karena itu, CNN melaporkan bahwa Senat tengah menyusun Rancangan Undang-Undang agar Amerika Serikat dapat terus mendanai ISS hingga 2032. RUU tersebut masih menunggu persetujuan Kongres.
NASA juga didorong untuk membuka proposal dari perusahaan swasta guna merancang stasiun luar angkasa generasi berikutnya.
Sementara itu, Sekretaris Pers NASA, Bethany Stevens, menyatakan pihaknya tetap berkomitmen pada rencana transisi ISS ke operasi komersial di orbit rendah Bumi.
“NASA meluangkan waktu yang diperlukan untuk memastikan keputusan selaras dengan kebijakan Presiden sambil bergerak maju seefisien dan secepat mungkin,” ujar Stevens, merujuk pada perintah eksekutif Presiden Donald Trump.
“Detail tambahan akan dibagikan segera setelah tersedia,” tambahnya.
