JAMBI – Pemerintah Kota Jambi menandai satu tahun kepemimpinan Wali Kota Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dengan mencatat sejumlah capaian di sektor ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan.
Pasangan kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 itu mengklaim fondasi pembangunan Kota Jambi semakin menguat dalam satu tahun terakhir.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi, pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 tercatat stabil di kisaran 4,75 persen. Sementara itu, inflasi bulanan (m-to-m) berada pada level terkendali.
Stabilitas tersebut berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Pada 2024, tingkat kemiskinan Kota Jambi tercatat 7,73 persen dan turun menjadi 7,69 persen pada 2025. Pemerintah menargetkan angka itu terus ditekan hingga 6,70 persen pada 2030.
Dari sisi ketimpangan, rasio gini (Gini Ratio) juga menunjukkan perbaikan. Pada 2025, indeks ketimpangan berada di angka 0,339, turun dibandingkan 2024 sebesar 0,395. Kondisi ini dinilai mencerminkan distribusi pendapatan yang semakin merata seiring pemulihan sektor usaha dan investasi.
Sebagai ibu kota provinsi dengan luas wilayah 169,89 kilometer persegi yang terdiri dari 11 kecamatan dan 68 kelurahan serta jumlah penduduk 641.020 jiwa, Kota Jambi mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 81,77 pada 2024 menjadi 82,32 pada 2025.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 7,38 persen pada 2024 menjadi 7,08 persen pada 2025. Pemerintah menyebut capaian tersebut tidak terlepas dari penguatan sektor pendidikan, pelatihan tenaga kerja, serta dukungan terhadap UMKM dan ekonomi kreatif.
Dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB), pendapatan daerah pada 2024 tercatat sebesar Rp43.375,48 miliar atau meningkat Rp3.224,70 miliar dibandingkan 2023 yang sebesar Rp40.150,78 miliar. Kenaikan ini menunjukkan ekspansi aktivitas ekonomi lokal, terutama pada sektor perdagangan dan jasa.
Di tengah tantangan pengurangan alokasi transfer pusat ke daerah, Pemerintah Kota Jambi mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 109 persen dari target. Optimalisasi potensi lokal dan efektivitas belanja disebut menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, di antaranya penciptaan lapangan kerja yang belum sepenuhnya memenuhi target, serta tekanan eksternal seperti fluktuasi harga energi dan ketidakpastian global.
Pemerintah kota menegaskan akan menjaga keseimbangan antara kebijakan pro-rakyat dan keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, fokus kebijakan diarahkan pada percepatan investasi produktif, penguatan industri hilir, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan inovasi digital dan ekonomi hijau.
Dengan capaian satu tahun tersebut, kepemimpinan Maulana–Diza dinilai telah meletakkan fondasi menuju ekonomi Kota Jambi yang lebih efisien, inklusif, dan berdaya saing, sejalan dengan visi pembangunan Kota Jambi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif, dan Sejahtera (Bahagia). (*)
