Bandung Barat – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong kolaborasi dalam pengelolaan dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak dimonopoli Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai, peraturan presiden yang mengatur kolaborasi lintas sektor penting untuk memperkuat pengawasan program tersebut.
“Nanti kita akan usulkan perpres kolaboratif. Jadi tidak hanya BGN, tapi juga Kemenkes, BPOM, dan pemerintah daerah. Supaya pengawasan lebih optimal dan kejadian seperti ini tidak terulang,” kata Cucun saat meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampung Cipari, Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (25/9).
Peninjauan dilakukan usai terjadinya keracunan massal di Kecamatan Cipongkor beberapa hari terakhir. Hingga Kamis kemarin, jumlah korban keracunan menu MBG di wilayah tersebut mencapai 1.333 orang.
Dalam kunjungan itu, Cucun didampingi Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengecek dapur produksi menu MBG yang diduga menjadi sumber awal keracunan massal. Ia menekankan pengawasan MBG tidak cukup dilakukan BGN saja, melainkan melibatkan kementerian terkait, BPOM, dan pemerintah daerah.
Menurutnya, kasus keracunan massal ini tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program MBG yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.
“Ini program luar biasa dari Pak Prabowo, beliau ingin anak-anak Indonesia tersenyum, gizinya tidak kurang. Tolong jangan dirusak oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan,” ujarnya.
Cucun juga mengingatkan pentingnya pengawasan rantai pasok bahan makanan, bukan hanya operasional dapur.
“Siapa yang beli daging, ikan, sayur, semua harus jelas. Kepala dapur SPPG juga harus tahu. Jadi tidak cukup hanya punya dapur, tapi juga wajib mengawasi supply chain. Jika ada sinergi lintas sektor, pengawasan akan lebih ketat,” tegasnya.
Setelah meninjau dapur SPPG, Cucun bersama rombongan mendatangi Posko Kecamatan Cipongkor untuk melihat kondisi pasien keracunan dan berdiskusi dengan pengelola dapur SPPG.
“Saya ingatkan, dapur-dapur ini masaknya dalam satu waktu. Kalau ada masalah, semua kena. Anak PAUD, SD, SMP, bahkan ibu menyusui terdampak. Ini harus dijaga,” ujarnya.
Dukungan dari Komisi IX DPR
Di lokasi terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR drg Putih Sari juga mendorong koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk mengelola dan mengawasi program MBG.
“Petugas di dapur SPPG seharusnya bersertifikasi agar dapat bekerja dengan baik dan mencegah terjadinya kasus seperti sekarang,” kata Putih Sari saat kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (24/9).
Ia menambahkan, balai-balai besar di berbagai daerah dapat dimanfaatkan untuk pelatihan dan sertifikasi tenaga pengelola MBG. Komisi IX akan segera melakukan evaluasi terkait maraknya kasus keracunan di beberapa daerah.
Anggota Komisi IX DPR Ashabul Kahfi menegaskan evaluasi akan difokuskan pada dapur SPPG yang bermasalah.
“Evaluasi ya, khususnya dapur-dapur SPPG yang memang bermasalah. Tapi bukan berarti menghentikan program, kita tetap membiarkan yang berjalan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menanggapi kasus dugaan keracunan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Ia menyebut insiden tersebut disebabkan pergantian pemasok dan telah diperbaiki.
“Operasional dihentikan sementara untuk memastikan kualitas kembali sesuai standar,” ujarnya.
Sejak diluncurkan awal Januari lalu, program Makan Bergizi Gratis mendapat sorotan karena berbagai temuan, mulai dari menu yang diduga tidak sesuai gizi, makanan basi, hingga kasus keracunan di sejumlah daerah. Pemerintah pun didorong melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan program.
