Selain proyek percontohan di Banyuwangi, Luhut menyatakan bahwa digitalisasi bansos akan diperluas ke seluruh Indonesia, dengan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan sosialisasi ke semua kabupaten/kota mulai pekan depan.
“Setelah proyek di Banyuwangi berhasil, kami akan meluncurkan di seluruh Indonesia. Semua proses ini akan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi dengan baik. Sekali lagi, saya sangat senang karena semua kementerian dan lembaga bersatu dalam hal ini,” tegas Luhut.
“Perencanaan akan dimasukkan dalam Bappenas agar semua anggaran, program, dan regulasi terintegrasi. Jika bangsa ini bekerja secara terintegrasi, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan,” imbuhnya.
Luhut juga mengingatkan bahwa bansos memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, berkontribusi 0,3 persen hingga 0,4 persen pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyaluran bantuan yang transparan dan tepat sasaran sangatlah penting.
Dia berencana melaporkan hasil rapat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (27/8) mendatang.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan terima kasih karena pemerintah memilih daerahnya sebagai lokasi proyek percontohan digitalisasi bansos.
Ipuk, yang merupakan istri mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, menjelaskan bahwa upaya kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat.
“Kami percaya sistem ini adalah bagian dari penyempurnaan upaya yang telah dilakukan di berbagai daerah. Ini adalah bentuk komitmen negara untuk hadir dan menyelesaikan permasalahan di tingkat kabupaten di Indonesia,” tuturnya.
