Jambi – Kantor DPRD Provinsi Jambi kembali kosong saat Barisan Cipayung Jambi menggelar aksi damai lanjutan di Gedung DPRD Provinsi Jambi pada Senin, 1 September 2025. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari unjuk rasa sebelumnya pada 29 Agustus 2025, namun kembali tidak direspons oleh anggota dewan.
Barisan Cipayung Jambi terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa, di antaranya Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Mereka menilai DPRD Provinsi Jambi abai terhadap aspirasi masyarakat dan gagal menunjukkan sikap responsif.
Menurut Rijal Bahri Lumban Gaol, Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Cabang Jambi, aksi ini muncul akibat kekecewaan masyarakat terhadap kinerja DPRD.
“Dua kali aksi damai digelar, tapi tak satu pun anggota DPRD hadir menemui massa. Ini membuat publik menilai DPRD Jambi sombong dan tidak pro terhadap rakyat,” ujar Rijal.
Rijal menambahkan, ketiadaan respons dari DPRD memicu perubahan sikap massa. Aksi yang semula berlangsung damai, kini berpotensi mengarah pada tindakan anarkisme dan pengrusakan fasilitas gedung.
Dalam aksinya, Barisan Cipayung Jambi membawa sejumlah tuntutan, di antaranya:
- Transparansi legislasi dan penggunaan anggaran DPRD Provinsi Jambi.
- Menolak realisasi anggaran perbaikan fasilitas DPRD yang rusak akibat aksi sebelumnya.
- Mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat.
- Mengusut dugaan perampasan aset daerah.
- Meminta ruang dialog terbuka dengan pimpinan fraksi partai politik dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz.
Aliansi juga menyoroti dugaan praktik memperkaya diri di kalangan anggota dewan di tengah situasi ekonomi yang sulit. Mereka menuntut adanya evaluasi terhadap tunjangan dan gaji DPRD sebagai bentuk efisiensi anggaran.
Untuk meredam eskalasi, Cipayung Jambi menginisiasi dialog publik terbuka antara mahasiswa, masyarakat, dan pimpinan DPRD.
“Dialog publik ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Kami juga mengimbau agar massa aksi tidak terprovokasi dan tetap mengedepankan cara-cara damai,” tegas Rijal.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Provinsi Jambi belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa dan rencana dialog terbuka yang diajukan Barisan Cipayung. (*)
