Jakarta – Otoritas Amerika Serikat melakukan razia imigrasi besar-besaran di Hyundai Metaplant, Georgia, pada Kamis (4/9). Sebanyak 475 orang ditangkap, mayoritas merupakan warga negara Korea Selatan.
Agen Khusus Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS, Steven Schrank, mengatakan ratusan orang itu diduga tinggal dan bekerja secara ilegal.
“Sebanyak 475 orang yang ditahan dicurigai tinggal dan bekerja secara ilegal di AS,” kata Schrank dikutip CNN.
Menurut Schrank, sebagian masuk dengan jalur non-prosedural, ada yang memakai visa waiver yang tidak mengizinkan bekerja, dan ada pula yang masa visanya telah habis. Beberapa di antaranya diketahui bekerja sebagai kontraktor atau subkontraktor di area pabrik.
Razia disebut berlangsung kacau. Beberapa pekerja mencoba melarikan diri, bahkan ada yang menceburkan diri ke kolam limbah sebelum akhirnya ditangkap dengan bantuan perahu.
Seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya menggambarkan situasi itu bak “zona perang”. Para petugas federal memaksa semua orang berdiri di dekat dinding selama satu jam, lalu memeriksa identitas mereka satu per satu.
Sikap Hyundai dan LG
Hyundai menegaskan pihak yang ditangkap bukan karyawan resmi Hyundai Motor Company. Razia terjadi di area pabrik baterai EV, bagian dari kerja sama dengan LG.
“Hyundai berkomitmen untuk sepenuhnya mematuhi hukum dan regulasi di setiap pasar, termasuk verifikasi ketenagakerjaan dan aturan imigrasi,” kata juru bicara Hyundai.
Chief Manufacturing Officer Hyundai Motor North America, Chris Susock, memastikan akan melakukan penyelidikan internal untuk memastikan pemasok serta subkontraktor patuh pada hukum.
Sementara itu, LG menyatakan terus memantau situasi dan siap bekerja sama dengan otoritas terkait.
Respons Korea Selatan
Kementerian Luar Negeri Korsel menyampaikan protes resmi atas penangkapan ratusan warganya.
“Kegiatan ekonomi perusahaan kami di AS dan kepentingan warga negara kami tidak boleh dilanggar secara berlebihan selama proses penegakan hukum,” ujar juru bicara Kemlu Korsel, Lee Jae Woong.
Seoul juga meminta Washington memberi perhatian khusus agar hak-hak sah warga Korsel tidak dilanggar. Protes resmi telah disampaikan melalui Kedutaan Besar AS di Seoul.
