Jambi — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, secara tegas membantah kabar yang menyebutkan bahwa sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jambi diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, informasi tersebut tidak benar dan dapat menyesatkan publik.
“Saya luruskan, kami bukan dipanggil KPK,” ujar Sudirman, Jumat (25/7/2025). Ia menjelaskan bahwa yang dilakukan adalah audiensi resmi untuk memberikan klarifikasi terkait sejumlah isu pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan proyek multiyears di Provinsi Jambi.
Audiensi tersebut dihadiri oleh dirinya bersama Kepala Dinas PUPR, Inspektorat, Biro Hukum, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Audiensi tersebut membahas lima proyek multiyears, yang terdiri dari tiga proyek jalan dan dua proyek gedung,” tegasnya.
Sudirman menyayangkan adanya penyebaran informasi tidak benar tersebut, yang menurutnya dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Ia pun mengimbau agar publik lebih selektif dalam menerima informasi, serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi pemerintah.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan kabar yang belum jelas sumbernya. Mari kita fokus pada pembangunan dan kemajuan daerah,” tambahnya.
Sebelumnya, beredar kabar yang menyebut bahwa KPK memeriksa sejumlah pejabat Pemprov Jambi terkait proyek bernilai besar. Beberapa nama bahkan sempat dikaitkan, mulai dari Sekda, Kadis PUPR, Kabid Cipta Karya, hingga konsultan pengawas proyek.
Namun, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ariansyah, menepis kabar tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks.
“Itu tidak benar. Semua pejabat sedang mengikuti kegiatan resmi, termasuk rapat koordinasi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (25/7/2025).
Ariansyah menyebut bahwa Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta Sekda dari seluruh wilayah di Sumatera tengah mengikuti rapat koordinasi (rakor). Begitu juga dengan pejabat seperti Karo PBJ dan pihak PU, yang saat ini juga sedang mengikuti kegiatan resmi.
